Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota F-Demokrat Akan Perjuangkan Program SBY Kembali Masuk APBN

Kompas.com - 29/08/2015, 19:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

CIANJUR, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Partai Demokrat Sartono Hutomo akan memperjuangkan program-program pro rakyat di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali masuk ke daalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Menurut dia, hal itu sesuai instruksi yang disampaikan SBY kepada Fraksi Demokrat di DPR.

"Bilamana pemerintahaan saat ini dapat menguatkan program-program pro rakyat, dapat terjadi penguatan pada masyarakat yang rentan dampak gejolak ekonomi dan mengangkat ekonomi mereka," kata Sartono di sela-sela rapat pleno DPP, di Cianjur, Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2015) petang.

Sartono meyakini arahan dan intruksi tersebut diberikan SBY demi kebaikan bangsa. Apa yang disampaikan, sangat penting untuk dijalankan kader, terlebih bangsa Indonesia saat ini butuh semangat menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.

Dengan mengembalikan program-program pro rakyat ke dalam APBN, dia meyakini anggaran di kementerian dan pemda bisa segera diserap dan di belanjakan. Alhasil, terjadi perputaran di lini bawah masyarakat sehingga ekonomi bergerak.

"Pastinya saya selaku kader akan menindaklanjuti ketingkat bawah baik arahan mengenai persiapan pilkada dan pengawasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi," kata anggota Komisi VI ini.

Sartono juga meyakini SBY tidak sembarangan dalam memberikan kritik dan solusi ke pemerintah terkait masalah ekonomi yang terjadi sekarang ini. Sebab, SBY sudah memiliki pengalaman yang panjang dalam memimpin Demokrat selama 10 tahun.

"Kita tahu keberhasilan Pak SBY dalam memimpin bangsa selama sepuluh tahun dengan berbagai masalahnya, dan itu tulus dari partai demokrat demi bangsa ini. Demokrat peduli dan beri solusi," paparnya.

Dia pun berpesan kepada pemerintah Jokowi-JK untuk tidak menyia-nyiakan saran yang sudah diberikan SBY itu. Dia meminta pemerintah mengadopsi dan meramu saran yang diberikan SBY itu dengan para pakar dan pihak-pihak terkait.

"Perlu di ketahui partai demokrat tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga langsung bekerja berkontribusi dalam penyelesaian masalah bangsa ini, tentunya peran yang kita lakukan sesuai posisi baik pusat dan daerah," ucapnya.

Saat memberikan pengarahan dalam rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat, di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (28/7/2015) malam, SBY mengungkapkan keinginan agar APBN 2016 tidak hanya dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur. Dia ingin agar APBN digunakan untuk program-program yang pro rakyat.

"Infrastruktur sangat penting, tapi jangan semuanya dari APBN. Ajak swasta, ajak BUMN," kata SBY (Baca:Kata SBY, APBN Jangan Hanya Dihabiskan untuk Infrastruktur)

Dia menilai, karena pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan infrastruktur, banyak program-program pro rakyat di zamannya yang mulai ditinggalkan.

Dia menyebut program seperti beasiswa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Baca: SBY Ingatkan Pemerintah Berikan BLT untuk Dorong Daya Beli Masyarakat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com