Ini Pernyataan Presiden Jokowi soal Kereta Cepat

"Berdasarkan rekomendasi dari tim penilai, saya putuskan, kita akan kembangkan kereta api berkecepatan sedang," kata Jokowi, dikutip dari pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jumat (4/9/2015) siang.

Jokowi juga menegaskan bahwa proyek tersebut tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung. "Pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apa pun. Kerja sama pembangunan dalam bentuk business to business," ujar Presiden.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan megaproyek kereta cepat kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno. Pemerintah, kata Jokowi, saat ini sedang mempersiapkan pengembangan high speed train Jakarta-Surabaya dan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.

"Saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," ujarnya.

Megaproyek kereta cepat atau high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung diputuskan pemerintah bakal dikerjakan secara komersial atau business to business oleh badan usaha milik negara (BUMN) beserta investor terpilih.

Rute Jakarta-Bandung yang relatif pendek, sekitar 150 kilometer (km), dibandingkan dengan kecepatan kereta cepat yang mencapai 300 km per jam menjadi salah satu pertimbangan teknis.

Dari segi pembiayaan, proposal dari Jepang dan China masih membebani APBN, baik melalui penyertaan modal maupun penjaminan. Kedua calon investor dipersilakan membuat proposal untuk kereta dengan kecepatan sedang.

"Putusan Presiden adalah jangan kereta api cepat, cukup kereta api dengan kecepatan menengah yang kecepatannya hanya 200-250 km per jam," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Dia menambahkan, dengan rute sama, yakni Jakarta-Bandung, kereta kecepatan sedang lebih lama 10-11 menit dibandingkan dengan HSR. Namun, dari segi pembiayaan, kereta kecepatan sedang bisa lebih murah 30-40 persen.