Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo: Sebanyak 1.350 Buruh di Jateng Kena PHK

Kompas.com - 07/09/2015, 18:40 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkhawatirkan, gejolak ekonomi yang terjadi dewasa ini terus berlanjut hingga berimbas pada kehidupan tenaga kerja.

Sejauh ini, ribuan buruh di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat gejolak ekonomi. "Jateng itu, meski kecil, sudah mulai ada PHK. Jumlahnya sudah mencapai 1.350 orang," kata Ganjar, Senin (7/9/2015).

Angka tersebut dinilai Ganjar lebih kecil jika dibanding PHK yang terjadi di Jawa Timur ataupun Jawa Barat. Ganjar mengakui, Jateng telah mengalami kegelisahan terkait gejolak ekonomi. Pemerintah pun terus berupaya untuk menekan agar PHK tidak terus terjadi.

Pemerintah meminta perusahaan agar menilik kembali bahan baku yang berasal dari impor luar negeri dan yang tidak. "Kami sudah minta. Kalau memang masih bisa tidak di-PHK, jangan di-PHK," tutur Ganjar.

Secara khusus, Ganjar juga telah meminta langsung kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri untuk tidak bermain-main dalam mengeluarkan kebijakan. Hal tersebut, misalnya, berkaitan dengan kewajiban tenaga kerja asing yang tidak membutuhkan syarat wajib berbahasa Indonesia.

"Kami sudah minta agar Sri Adiningsih (ekonom dari Universitas Gadjah Mada) review terhadap data yang kami miliki, dengan apa yang perlu dilakukan. Nantinya, ini agar dapat mengambil kebijakan yang tepat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com