Soal Listrik Prabayar, PLN Benarkan Perhitungan Faisal Basri

Ketika ditanyakan perihal perhitungan dari PLN yang sama persis dengan perhitungan Faisal Basri, Benny pun menjawab dengan sigap. "Data itu dari PLN, lalu diolah beliau (Faisal)," kata dia saat dihubungi lewat layanan pesan, Selasa (8/9/2015).

Namun, di dalamnya, Benny menjawab pertanyaan Faisal Basri. Dalam blognya, Faisal Basri menanyakan mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko (Rizal Ramli) diam saja. "Itu karena memang rapat tersebut sama sekali tidak membahas tentang itu," jawab Benny.

Senin (7/9/2015) kemarin, dalam konfereni pers, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir untuk menetapkan biaya administrasi maksimal untuk pulsa listrik. Sebab, kata Rizal, masyarakat pelanggan pulsa listrik sistem prabayar sering kali mendapat pulsa listrik jauh lebih rendah daripada nominal yang dibeli.

"Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia," kata Rizal.

Di luar tema
Pernyataan Menko Rizal memang bukan tema utama atau dengan kata lain di luar konteks bahasan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir.

Topik utama yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah mengenai proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Dalam konferensi itu pula, Rizal menyebut bahwa target yang realistis untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan hanya sekitar 16.000 MW.

Apabila dipaksakan 35.000 MW, kata Rizal, PLN justru mengalami kesulitan finansial lantaran adanya excess power sebesar 21.000 MW. (Baca: Rizal Ramli: Proyek Listrik 35.000 Megawatt Rugikan PLN)