Rizal Ramli Kritisi Pembangunan Jaringan Pipa BBM dan "Storage" Minyak Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai bahwa rencana pembangunan jaringan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.

“Pertamina punya rencana untuk membangun jaringan pipa BBM di seluruh Indonesia. Pertanyaan kami waktu rapat itu, apakah ini betul-betul top urgent? karena distribusi kita sudah diladeni oleh truk, oleh kapal, jadi tidak ada urgensinya membangun jaringan pipa untuk BBM,” ujar Rizal di sela-sela rapat bersama dengan sejumlah menteri dan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Rizal menyarankan agar Pertamina lebih fokus untuk membangun jaringan pipa gas agar bisa mengganti penggunaan BBM bagi kepentingan transportasi, kegiatan rumah tangga hingga kegiatan Industri. Ia menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya gas alam yang melimpah serta gas alam memiliki sejumlah keuntungan tersendiri bagi lingkungan.

“Potensi gas Indonesia itu bisa untuk 60-70 tahun ke depan. Jadi gas dari berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan dan Irian itu kita salurkan menjadi city gas. Jadi rakyat bisa seperti di luar negeri pakai gas kota, industri juga bisa. Gas ini juga sangat ramah lingkungan polusinya rendah,” ujar mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.

Selain mengkritisi pembangunan jaringan pipa BBM, Rizal juga mengkritisi pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage minyak yang juga dicanangkan oleh Pertamina. Rencana tersebut, kata Rizal, pernah disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Hari Selasa (8/9/2015) kemarin.

"Kami laporkan, kemarin ada rapat bersama presiden dan menteri-menteri. Lalu ada keinginan untuk Pertamina untuk membangun storage supaya stok operasional naik dari 18 hari ke satu bulan," kata dia.

Rizal menyebutkan, pembangunan tempat penyimpanan minyak tersebut memerlukan biaya sekitar 2,4 miliar dolar AS. Namun, kata dia, Presiden Joko Widodo dan para menteri telah memutuskan proyek tersebut bukan prioritas karena pasokan minyak yang setengahnya diimpor tersebut tidak seharusnya memberatkan keuangan Pertamina.

“Presiden paham pada waktu itu akhirnya memutuskan ini bukan prioritas karena kita membeli setengah juta barel minyak mentah setiap hari, membeli setengah juta finished oil setiap hari, ngapain kita bikin storage,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyarankan agar pembangunan tempat penyimpanan minyak dilakukan oleh pihak yang mengimpor minyak ke Indonesia. Sehingga Pertamina bisa menghemat pengeluaran senilai 2,4 miliar dolar AS. “Atau diatur supaya kita cuma bayar biaya aksesnya,” kata dia.