Menteri Susi Janji Beri Jatah Anggaran Lebih Besar untuk Nelayan dan Pembudidaya

Pagu anggaran KKP diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp 15,8 triliun, naik sekitar 50 persen dibandingkan APBN Perubahan 2015 yang sebesar Rp 10,6 triliun.

Dalam rapat Badan Anggaran DPR-RI, Susi menyampaikan kementeriannya akan membelanjakan anggaran tersebut mayoritas untuk stakeholder perikanan. “Kami alokasikan 70 persen untuk stakeholder perikanan baik nelayan, pembudidaya, maupun pengusaha perikanan,” kata dia di Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Susi menyampaikan, anggaran sekitar Rp 11,06 triliun tersebut akan dipergunakan untuk menggarap sumberdaya yang telah ditinggalkan oleh para pelaku illegal fishing.

Susi merinci, pengelolaan perikanan tangkap akan mendapat anggaran sebesar Rp 3,7 triliun, sementara pengelolaan perikanan budidaya bakal mendapat alokasi Rp 1,6 triliun. Adapun program penguatan daya saing dan logistik perikanan dianggarkan sebesar Rp 1,85 triliun, dan program pengawasan SDKP mendapat alokasi sebesar Rp 2,021 triliun.

“Program penelitian dan pengembangan Rp 1,25 triliun, program pengembangan SDM dan pemberdayaan Rp 1,678 triliun. Lalu, program karantina dan pengendalian mutu Rp 741 miliar, serta program dukungan manajemen Rp 624 miliar,” ucap Susi.