Kebakaran Hutan Rugikan Perkebunan Kelapa Sawit hingga Rp 7,2 Triliun

"Asap berasal dari kebakaran lahan dan hutan itu kini lebih besar dari tahun 2014, walaupun hotspot di Riau relatif minim dibandingkan provinsi lain," kata Saur Sihombing, pengurus Gapki Riau di Pekanbaru, Kamis (17/9/2015).

Menurut Saur, kerugian sebesar Rp 7,2 triliun itu juga sudah termasuk rendahnya kualitas buah sawit karena penyerbukan bunga sawit menjadi tidak sempurna akibat asap.

Bahkan kerugian juga meliputi berkurangnya pendapatan PAD dari sektor perkebunan sawit akibat produksi terkontaminasi oleh asap.

"Namun demikian kalangan pemerintah daerah harus yakin bahwa perusahaan tidak lagi membakar lahan, kendati memang ada perusahaan di Riau hanya ada satu kebakaran di areal konsesi perusahaan berbasis perkebunan sawit yaitu PT Langgam Inti Hibrida (anggota Gapki) di Kabupaten Pelalawan," katanya.

Akan tetapi, katanya, kebakaran tersebut tidak berunsur kesengajaan, sedangkan pemadaman sulit dilakukan karena terkendala dengan minimnya sumber air.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menyediakan alat berat di setiap desa minimal dua unit agar masyarakat pemilik lahan perkebunan tidak lagi melakukan pembakaran ketika ingin membuka areal perkebunan baru.

"Kebijakan ini harus dilakukan, karena masyarakat tidak memiliki anggaran besar untuk membeli alat tersebut," katanya.

UU yang mengizinkan pembakaran lahan seluas 2 hektar harus dicabut guna menghapuskan kebiasaan masyarakat untuk kembali membakar lahan, katanya.

Selain itu juga diperlukan upaya konkret dan permanen untuk penanggulangan kebakaran termasuk melibatkan dan memperkuat peran serta masyarakat desa.

Ia menyatakan Gapki juga terlibat dalam aksi sosial penanggulangan dampak asap dengan mendistribusikan peralatan dan bahan pokok untuk masyarakat.

"Kami telah membuka Posko bencana asap di Rimbo Panjang, dengan memberikan beras, minyak goreng bahkan membagikan 1.000 masker pada masyarakat serta aktif dalam penanggulangan kebakaran dan dampak asap," katanya.

Ia menambahkan bahwa Gapki mendukung tindakan hukum oleh pemerintah untuk menemukan akar masalah dan penyebab kebakaran lahan.