Minta Penjelasan Soal Kereta Cepat, Dubes Jepang Kunjungi Kantor Darmin Nasution

(baca: Menteri Rini: China Setuju Kereta Cepat Tanpa Jaminan Pemerintah RI)

Atas dasar itulah, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki pada Rabu siang (23/9/2015) menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih kurang 1,5 jam.

Usai menerima kunjungan Tanizaki, Darmin menjelaskan kedatangan Dubes Jepang pada intinya ingin mendapatkan penjelasan dari pemerintah Indonesia atas kelanjutan proyek kereta cepat. Darmin dalam pertemuan tersebut menyampaikan, proyek kereta cepat memang dilanjutkan, tetapi di bawah Kementerian BUMN.

Darmin juga menyampaikan bahwa spesifikasi kereta cepat dan kecepatannya nanti akan diatur dalam kerangka acuan. Semua tergantung dari Kementerian BUMN. Ia menambahkan, Kantor Kemenko Perekonomian menerima kunjungan Tanizaki untuk memberikan informasi yang lebih terbuka tentang proyek kereta cepat.

“Supaya jangan kemudian muncul pertanyaan macam-macam kalau kemudian ini berjalan. ‘Lho kok, kita (Jepang) enggak dibilangin?’,” ucap Darmin.

Lebih lanjut dia menyampaikan, proyek kereta cepat dilanjutkan dengan beberapa syarat pasti yakni tidak menggunakan APBN baik langsung maupun tak langsung, serta tidak ada jaminan dari pemerintah. Proyek ini akan dilakukan secara business to business (B2B). Namun Darmin mengaku bahwa dalam pertemuan tersebut tidak mendapat konfirmasi mengenai kesediaan Jepang melaksanakan proyek kereta cepat secara B2B.