Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ngambek" soal KA Cepat, Ketua Komisi VI DPR Sebut Jepang Berlebihan

Kompas.com - 06/10/2015, 08:47 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI DPR RI Hafiz Tohir menilai, "ngambeknya" Jepang lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jatuh ke tangan Tiongkok sebagai sesuatu yang berlebihan. Seperti diberitakan, Jepang berencana meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan transportasi yang dibidanginya lantaran keputusan proyek kereta cepat.

"Berlebihan," ujar Hafiz Tohir saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Meski begitu, dia menganggap keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya andil besar terhadap kemarahan Jepang tersebut. "Namun sebetulnya salah kita juga karena memutuskan pakai kereta teknologi Tiongkok yang belum proven," kata dia.

Menurut Hafiz, Jepang adalah mitra dagang yang besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, untuk meredam kemarahan Jepang itu, pemerintah kata dia harus melakukan pendekatan sehingga situasinya menjadi cair kembali.

"Harus ada pendekatan kembali kepada Jepang. Walau bagaimanapun Jepang adalah mitra strategis indonesia yang positif selama 5 dekade sejak tahun 1966," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Transportasi Jepang, Akihiro Ota sangat menyesalkan keputusan Indonesia yang menyerahkan proyek kereta cepat (Shinkansen) kepada Tiongkok. "Rencana Indonesia menyerahkan proyek kereta api cepat kepada Tiongkok sangatlah disesalkan," kata Akihiro Ota, Menteri Transportasi Jepang dalam konferensi pers, Jumat (2/9/2015) sore di kantornya di Tokyo. (baca: Sesalkan soal Kereta Cepat, Jepang Tinjau Kembali Hubungan Bisnis dengan Indonesia)

Oleh karena itu mulai sekarang Ota akan meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan transportasi yang dibidanginya. "Kita akan meninjau ulang semua bisnis Jepang dengan Indonesia di bidang yang saya tangani ini, khususnya mengenai kereta api berkecepatantinggi," tambahnya.

Meskipun telah dijelaskan dengan baik oleh pihak Indonesia, Ota masih tidak mengerti mengapa Indonesia menyerahkan proyek tersebut ke dunia bisnis swasta yang semula ditangani pihak pemerintah dengan serius."Oleh karena itu kita akan mengevaluasi kembali semua kebijakan dengan Indonesia ke depan," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com