Komisi VI Setujui PMN untuk 23 BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI menyepakati usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 23 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp 34,3 triliun. Angka PMN yang disetujui itu lebih kecil dari usulan awal yaitu sebesar Rp 39,4 triliun kepada 25 BUMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Selanjutnya, dari 23 BUMN itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi BUMN paling besar mendapatkan PMN yaitu Rp 10 triliun. Sementara, dua BUMN yakni PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tak mendapat persetujuan DPR mendapat PMN sebesar Rp 500 miliar dan PT Sang Hyang Seri sebesar Rp 250 miliar.

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafizs Tohir mengatakan bahwa Komisi VI tidak dapat menyetujui pemberian PMN kepada dua BUMN tersebut."Dananya dialihkan pada BUMN lain," ujar Hafizs di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Sesuai usul Menteri BUMN Rini Soemarno, Komisi VI akhirnya mengalihkan anggaran tersebut kepada Pembangunan Perumahan (PP) dan ke Perumnas sebesar Rp 250 miliar untuk mempercepat program 1 juta rumah. "Kami berharap pelaksanaan program prioritas pemerintah dapat memberi multiplier effect yang lebih besar," ucap Rini.

Berikut daftar BUMN yang menerima PMN: 1. PT Krakatau Steel Rp 2,456 triliun 2. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Rp 25,05 miliar 3. PTPN VIII Rp 32,78 miliar 4. PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar 5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun 6. PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun 7. PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun 8. PT Jasa Marga 1,25 triliun 9. PT Pelni Rp 564,8 miliar 10. PT Barata Rp 500 miliar 11. PT Asuransi Kredit Indonesia Rp 500 miliar 12. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar 13. PT Bahana PUI Rp 500 miliar 14. PT Hutama Karya Rp 3 triliun 15. PT Wijaya Karya Rp 4 triliun 16. PT Pembangunan Perumahan Rp 2,25 triliun 17. Perum Perumnas Rp 485,41 miliar 18. PT Amarta Karya Rp 32,15 miliar 19. PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 692,5 miliar 20. PT PLN Rp 10 triliun 21. PT Pelindo III Rp 1 triliun 22. PT Pertani Rp 500 miliar 23. Perum Bulog Rp 2 triliun