Kepala BNP2TKI Apresiasi Penggerebekan Penampungan Calon TKI Ilegal

"Pokoknya, untuk cara-cara yang tidak benar, kami tidak ada kompromi. Jajaran Dit Pamwas sudah benar melakukan gerak cepat melakukan tindakan," kata Nusron, di Jakarta, Senin (12/10/2015).

Sementara itu, Direktur Pamwas BNP2TKI Kombes Pol mengungkapkan, pihaknya langsung memberikan instruksi terhadap jajaran di bawahnya, termasuk Kasubdit PPNS BNP2TKI, Kombespol Wahyudi Triono, untuk segera menindaklanjuti dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penggerebekan tersebut.

Ditemui di sela kesibukan di ruangannya, setelah membuat BAP orang-orang yang diduga terlibat, Wahyudi mengatakan bahwa dalam kasus itu terdapat pelanggaran terhadap UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan juga UU No 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Untuk penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan dilimpahkan dan ditangani kasusnya oleh Polda masing-masing daerah. Sedangkan untuk kasus pelanggaran Undang-Undang 39 nya akan ditangani oleh BNP2TKI," kata Wahyudi.

Dia menjelaskan, 99 orang yang telah diamankan itu sebelumnya sudah ada yang ditampung di BLK selama 20 hari. Ada juga di antara mereka baru masuk penampungan pada 8 Oktober lalu. Setelah dilakukan penggerebekan, mereka para calon TKI yang akan diberangkatkan secara nonprosedural atau ilegal itu segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing dan akan dikawal oleh personil Dit Pamwas BNP2TKI.

"Pemulangan akan dilakukan mulai hari ini (Jumat/13/10) dan yang siap dipulangkan adalah orang-orang yang berasal dari daerah NTB," tambahnya.

Berdasarkan pemeriksaan itu diketahui bahwa mereka akan dipekerjakan ke Abu Dhabi dan Malaysia. Mereka akan diproses secara perorangan tanpa PPTKIS.

Catatan BNP2TKI dari 99 orang tersebut, sembilan orang asal NTB diketahui buta huruf, sementara sembilan orang asal Jawa Barat juga buta huruf dan diantaranya anak-anak di bawah umur. Sampai berita ini diturunkan, polisi dan BNP2TKI masih memburu pelaku.