Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi Birokrasi, Kemenhub Dapat Predikat Sangat Baik dari Kemenpan RB

Kompas.com - 13/10/2015, 17:58 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenub) mendapatkan penilaian indeks reformasi birokrasi dengan kategori BB atau sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan sebesar 70,34 dengan katagori BB, meningkat dari 60,01 (B) pada capaian tahun lalu," begitu tulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Dalam surat itu juga terdapat berbagai rincian komponen penilaian reformasi birokrasi di Kemenhub. Dari 8 komponen pengungkit, penataan sistem manajeman SDM mendapatkan capaian yang paling tinggi yakni 78,47 persen. Sementara dari tiga komponen penilaian hasil, capaian tertinggi diberikan pada kualitas pelayanan publik sesar 82,50 persen.

Berbagai apresiasi pun mengalir dari Kementerian PAN-RB mulai dari perbaikan penyederhanaan proses layanan informasi dan komunikasi, hingga keberhasilan pengendalian gratifikasi lewat sistem pengaduan masyakarat atau whistle blowing system (WBS).

Meski begitu, Kementerian PAN-RB juga memberikan saran kepada Kemenhub terkait beberapa hal misalnya, perlunya melakukan penilaian kinerja individu kepad seluruh pegawai dan mengoptimalkan sistem punishment bagi pelaksana layanan, terutama dalam pemberian kompensasi kepada penerima layanan.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J.A Barata mengatakan bahwa hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB akan dijadikan acuan untuk terus meningkatkan perbaikan layanan kepada publik.

Cara yang paling mendasar yaitu melalui langkah perbaikan birokrasi ditubuh Kemenhub itu sendiri. "Ini masukan bagi kami untuk tingkatkan terus kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Barata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com