Jokowi Dorong BUMN untuk Berani Lakukan Merger

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih baik melakukan merger supaya bisa berkembang. Perubahan pola pikir manajemen juga didesak Jokowi harus segera dilakukan agar BUMN bisa jadi penggerak terdepan pembangunan di Indonesia.

"Saya ingin BUMN kita menjadi besar, entah lewat merger, revaluasi aset atau lainnya. Keinginan kita menjadikan BUMN yang besar dan lincah, sehingga bisa dibuat terlebih dulu suatu holding jadi tidak sistem sendiri-sendiri," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di hadapan direksi BUMN di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2015).

Jokowi mengungkapkan, tugas dan fungsi BUMN memang untuk mencari keuntungan. Namun, diharapkan BUMN juga bisa berperan sebagai lokomotif pembangunan di Indonesia. Menurut dia, jika negara lain bisa bertumpu pembangunannya pada BUMN, maka Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, BUMN-BUMN yang memberanikan diri merger mulai dari sektor perbankan, semen, hingga konstruksi sudah menunjukkan adanya perkembangan. Bahkan sejumlah perusahaan pelat merah itu kini menjadi perusahaan yang sehat dan kuat.

"Seperti Pelindo, seharusnya sudah mengarah ke sana, ada Pelindo I, II, III, IV. Seharusnya ada dalam satu sistem nasional yang membuat biaya transportasi murah, logistik murah. PLN juga bisa memulai, mungkin dimulai barengan dulu di merger BUMN dengan pengembangan kerja sama. Ini harus sudah dimulai," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga sudah menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mulai meyiapkna perusahaan-perusahaan negara itu untuk mau melakukan joint venture.

"Saya lihat yang sudah berani joint venture sudah kelihatan besar, kelihatan manajemennya lebih baik," ucap dia.

Jokowi mengaku sudah memegang semua data BUMN dan kinerjanya. Dia menyatakan ke depan, dirinya akan fokus membenahi BUMN, termasuk pembenahan manajemen. Dia menilai, BUMN seharusnya bisa cepat berinisiatif apabila ada program pemerintah yang bisa digarap.

"Mendukung perumahan 1 juta, misalnya, yang berkaitan dengan ini harusnya langsung nggak sudah diperintah oh saya akan masuk ke sini. Saling berbicara lah antar BUMN, jangan saling bersaing," kata dia.