Golongan Peserta Ini Menjadi Penyumbang Defisit BPJS Kesehatan, Bagaimana Solusinya?

Apakah 2 juta orang ini sudah atau sedang mendapatkan jaminan kesehatan? Sudah sembuh kemudian tidak membayar iurannya. Atau terdapat kondisi yang lain?

Dalam membangun sistem yang bersifat centralized seperti JKN, di mana iuran merupakan nafas “kehidupan” BPJS Kesehatan, maka edukasi dan komunikasi masa yang masif perlu dilakukan.

Sebagai contoh kampanye anti-rokok yang begitu masif dan provokatif masih juga belum dapat menurunkan penggunaan rokok secara signifikan. Apalagi ini menagih Iuran.

Untuk itu, peranan Faskes I (yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dapat dioptimalkan dalam memberikan edukasi ketaatan membayar Iuran, terutama kepada kelompok PBPU.

Menurut pandangan penulis, bahwa Faskes I merupakan mitra yang amat strategis sehingga apabila diperlukan Biaya Kapitasi dapat disesuaikan apabila Faskes I tersebut secara aktif menyerukan kesadaran taat bayar.

Dapat dihitung perbandingan efektifitas menggunakan media masa (cetak , elektronik & on line ) versus tatap muka oleh Puskesmas kepada Peserta.

Di berbagai daerah, peranan Kantor Kelurahan amat strategis, karena umumnya merupakan tempat masyarakat berkumpul/ bersosialisasi.

Pendek kata, semua pihak dapat diajak berperan serta meningkatkan kesadaraan taat bayar Iuran BPJS Kesehatan. Bahkan nantinya apabila mekanisme Coordination Of Benfits sudah berjalan baik, asuransi komersial akan aktif menyuarakan “Taat Bayar Iuran BPJS Kesehatan”.

Apabila Kementerian Keuangan sudah sukses menyerukan taat bayar Pajak, maka BPJS Kesehatan bisa mengikuti jejak sukses. Mari kita semua membantu BPJS Kesehatan menyerukan “Taat Bayar Iuran” karena suatu saat mungkin kita sendiri atau sanak keluarga kita yang membutuhkan jaminan kesehatan.

Kemal Imam Santoso merupakan praktisi industri asuransi dan mantan Direktur PT Askes (Persero). Tulisan ini merupakan pendapat profesional pribadi. Tidak mewakili suatu organisasi atau institusi tertentu.