Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Menteri Susi Ogah Contoh Budidaya Perikanan Orde Baru

Kompas.com - 29/10/2015, 15:59 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku akan berkomitmen mengembangkan sektor budidaya perikanan. Namun, ia menegaskan tak mau mencontoh pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan pada masa Orde Baru, tepatnya pada dekade 1990-an. "Kita tidak boleh lagi belajar dari kejadian tahun 1990-an, dimana kita ekstensif, ekspansif, mengembangkan budidaya udang windu," ujar Susi saat memberikan sambutan di acara Indonesian Aquaculture 2015, Tangerang, Kamis (28/10/2015).

Saat itu kata dia, hutan-hutan bakau ditebangi, dikorbankan demi tambak udang windu secara besar-besaran. Memang tutur menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu, penghasilan yang didapat sangat besar. Tapi kebijakan itu pula berdampak besar bagi kerusakan lingkungan. "Tapi dalam tempo singkat, 3 sampai 4 tahun, penyakit sudah mulai turun dan udang di tambak semua mati," kata dia.

Menurut Susi, pengembangan budidaya yang dipraktikkan Orde Baru tersebut jelas-jelas tak memikirkan asas keberlanjutan pengembangan sumberdaya alam. Padahal kata dia, asas keberlanjutan sangatlah penting bagi generasi selanjutnya. "Saya mengingatkan, budidaya yang benar adalah budidaya yang berkelanjutan. Itu yang harus kita praktikkan," ucap Susi.

Oleh karena itu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggelontorkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk sektor budidaya perikanan. Angka tersebut tiga kali lebih besar dari anggaran tahun 2015.  Susi berharap dengan gelontoran dana tersebut, pelaku usaha di sektor budidaya perikanan bisa bergairah dan mampu meningkatkan produksinya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Susi untuk mampu memberikan nilai tambah pada sektor perikanan dan kelautan Indonesia dengan mengembangkan sektor budidaya perikanan. Di mata JK, Susi tak boleh hanya gemar menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyakarat dengan berbagai kebijakannya. "Tapi kerja menteri tidak hanya membakar (kapal), tapi juga membangun. Jadi kini kita ada di sisi itu, bagaimana kita semua meningkatkan produktivitas perikanan lewat budidaya," ujar JK.

Selama setahun kabinet kerja ucap JK, Susi adalah menteri yang paling populer dimata publik diantara nama-nama menteri lainya. Popularitas itu tutur dia lantaran Susi gemar membakar atau menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com