Jokowi: PMN untuk Percepat Proyek Infrastruktur

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penanaman modal negara (PMN) dapat mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

"Kita menaruh PMN itu adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Jadi anggaran tidak hanya ditumpukkan di PU, tapi juga di BUMN," ujar Presiden usai meninjau proyek jalan tol Trans Sumatera di Lampung, Jumat (6/11/2015), seperti dikutip Antara.

"Untuk apa? Untuk mempercepat karena kalau BUMN itu misalnya diberikan Rp 5 triliun itu bisa men-deliver sampai 4,5, sampai 6 kali. Ini bedanya kalau dikerjakan kementerian," tambah Jokowi.

Menurut Presiden, PMN bertujuan untuk mendorong tempat-tempat yang belum menguntungkan. (baca: Bahas PMN, Pimpinan DPR Minta Jokowi Ganti Menteri yang Jadi Beban)

Selain itu, investor belum mau merintis proyek- proyek yang kurang menguntungkan seperti tol Trans Sumatera sehingga BUMN yang melakukan. 

Jokowi juga mencontohkan, dengan pengerjaan ruas tol Trans Sumatera yang peletakan batu pertamanya di laksanakan pada Juni 2015, terbagi atas empat seksi. (baca: PDI-P: Punya Deviden Rp 35 T, Rini Malah Minta PMN Rp 40 T)

"Memang di sini ada empat seksi yang dibangun oleh BUMN berbeda-beda seperti PT. PP (Pembangunan Perumahan), Wijaya Karya, Waskita dan Adhi Karya," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, pengerjaan dengan melibatkan empat BUMN itu dapat mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur tersebut. (baca: Jokowi Puas Lihat Perkembangan Proyek Tol Sumatera)

"Cara-cara kerja seperti ini akan mempercepat. Jadi kalau sudah dibebaskan, langsung dipotong kemudian langsung dicor seperti yang kita lihat di sini," ujar Jokowi.

"Karena BUMN tidak mencari untung. Itung-itungan seperti apa? Oleh sebab itu perlu diberikan PMN untuk mendorong tempat-tempat yang itung-itungan secara ekonomi belum menguntungkan. PMN itu arahnya ke sana. Sudah jelas sekali," kata Jokowi.

Lima pimpinan DPR sebelumnya bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membicarakan APBN dan postur anggaran PMN. (baca: Kumpul di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan Pimpinan DPR)

APBN telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jumat (30/10/2015). Adapun anggaran PMN yang mencapai Rp 39,42 triliun menuai penolakan dari mayoritas fraksi sehingga akan kembali dibahas dalam APBN Perubahan 2016.