Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krisis Listrik, Indonesia Butuh Nuklir?

Kompas.com - 14/11/2015, 09:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional Arnold Soetrisnanto menyatakan, Indonesia memerlukan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh wilayah.

Pasalnya, Indonesia sudah masuk tahap krisis listrik, sementara pemenuhan melalui sumber energi konvensinal semakin sulit dilakukan.

"Energi nuklir merupakan suatu pilihan yang diperlukan Indonesia. Kalau dari segi kebutuhan sudah tidak perlu ditanyakan lagi, kita sudah butuh (energi nuklir)," kata Arnold Soetrisnanto di Phan Rang - Tap Cham, Vietnam, Jumat (13/11/2015).

Pernyataan tersebut dia sampaikan di sela-sela acara Lokakarya bertema "Public Acceptance of Nuclear Technologies: Sharing Asian Experience" yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Nuklir Vietnam (VAEA) bekerja sama dengan BUMN Nuklir Rusia Rosatom.

Menurut Arnold, sumber-sumber energi yang digunakan di Indonesia saat ini untuk pasokan listrik, seperti batu bara, sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk memenuhi kebutuhan listrik satu tahun bila memanfaatkan energi dari batu bara maka harus ada sekitar 200 juta ton batu bara per tahun yang harus disuplai ke PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)," ujar dia.

"Hal ini perlu disampaikan ke kalangan pemasok batu bara. Apakah mereka mampu memasok batu bara sebanyak 200 juta ton per tahun," lanjutnya.


Dia menilai, ketahanan energi Indonesia sudah termasuk dalam tahap krisis. Pasalnya, kebutuhan energi di daerah-daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, seringkali tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Hal itu, kata dia, terbukti dengan sering adanya pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah, seperti di Sumatera dan di Kalimantan.

"Ketahanan energi Indonesia sebenarnya sih sudah krisis. Kalau melihat Jawa kayanya memang enak dan belum krisis, tetapi coba lihat di Sumatera dan Kalimantan itu sudah krisis listrik," jelas dia.

Dia juga mengungkapkan bahwa para pemerintah daerah sudah sering mendorong pemerintah pusat untuk memulai pembangunan PLTN guna memenuhi kebutuhan listrik di daerah, namun belum ada kemauan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat untuk rencana pembangunan PLTN.

"Dorongan dari pemerintah daerah sudah seringkali muncul dari dulu karena kebutuhannya di daerah. Koordinator dari gubernur-gubernur di Kalimanatan pernah kirim surat ke Ibu Megawati untuk bikin PLTN, tetapi tidak terlaksana," ungkap dia.

"Sekarang gubernur seluruh daerah di Sumatera tandatangan surat lagi kirim ke Jokowi untuk pembangunan PLTN, maka kita tunggu keputusan ini. Jadi, saya kira dorongan sudah banyak, tetapi saya tidak mengerti mengapa Pak Jokowi belum bisa memutuskan 'ya' untuk nuklir," imbuh dia.

Padahal, lanjut Arnold, biaya untuk energi nuklir dari sisi ekonomi tidak semahal energi surya.

"Energi surya yang biayanya 25 sen per KwH diterima oleh pemerintah, tetapi ini nuklir yang 10 sen per KwH kok ngga diterima dan jadi opsi terakhir?" ucap dia.

Dari sisi lingkungan, tidak seperti penggunaan batu bara, penggunaan energi nuklir pun tidak menyumbang emisi karbondioksida (CO2), yang merupakan musuh utama bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang harus mencegah dampak dari pemanasan global.

"Kita harus lihat jauh ke depan, dari sisi itu, nuklir harusnya menang karena tidak mengeluarkan emisi. Maka untuk jangka panjang Indonesia harusnya dukung pemakaian energi nuklir ini, tetapi kok malah jadi pilihan terakhir?," ujar dia.

Untuk itu, Arnold berpendapat bahwa pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian lebih untuk membuat perencanaan energi yang memang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan energi yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com