Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berantas "Tikus" Petral...

Kompas.com - 16/11/2015, 10:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis

KOMPAS.com - Bersih-bersih lumbung dari si pengerat tidak bisa dilakukan gegabah. Membakar lumbung, dinilai sebagai solusi yang kurang efektif.  Sekali disulut, bukannya tikus-tikus itu mati, bisa jadi malah langsung loncat berpindah tempat.

Analogi inilah yang dirasa tepat menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara melihat pembenahan tata kelola minyak pada anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Group.

Audit forensik yang dilakukan Pertamina melalui lembaga independen Kordamentha memang patut diapresiasi. Minimal dari situ, diketahui ada yang tidak beres dalam pengadaan minyak mentah dan produk BBM sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi.

Tikus-tikus yang membuat inefisiensi inilah yang seharusnya diberangus. Sebagai perpanjangan tangan Pertamina untuk perdagangan minyak (trading arm),  sebagaimana hampir seluruh perusahaan minyak negara-negara di dunia lain punya, lumbung Petral juga ada manfaat dan keuntungannya.

Dalam hal mencukupi kebutuhan dollar AS misalnya. Asal tahu saja, setiap hari Pertamina memerlukan 70-80 juta dollar AS untuk impor produk BBM.

"Dengan mempunyai kantor di Singapura, maka kebutuhan dollar AS untuk beli minyak tidak perlu menyedot dollar yang ada di Indonesia. Cukup gunakan dollar AS yang ada di Singapura," kata Marwan.

Artinya, kata dia, pemerintah harus memilih. Apabila trading arm semacam ini diperlukan, mengapa harus dibubarkan? Dan katakanlah memang harus dibubarkan lantaran terlanjur dicap sebagai sarang pengerat, apa alternatif solusinya?

Yang terpenting, kata Marwan, kalau Petral dibubarkan, dan tikus-tikus diadili, hal lain yang lebih penting adalah perbaikan tata kelola (good governance) di tubuh Pertamina secara menyeluruh.

Salah satu upaya membuat lebih transparan Pertamin adalah dengan mengubah status dari perusahaan tertutup sebagai non listed public company (NLPC )

Dengan menjadi perusahaan publik namun tidak listing, diharapkan manajemen Pertamina bisa menekan munculnya bibit-bibit kolutif. Sebab, BUMN energi itu memiliki kewajiban secara rutin untuk menyampaikan kinerja perusahaan ke publik, namun 100 persen saham masih dimiliki oleh negara.

Gagasan Pertamina sebagai NLPCsebenarnya sudah ada sejak jaman Sofyan Djalil menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Gagasan ini diharapkan dapat terwujud.

Senada dengan Marwan, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menuturkan, yang diperlukan ke depan adalah perbaikan governance.

Dia mengatakan, sebelum ada Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, isu yang santer menyeruak adalah pembubaran Petral.

"Ternyata sebenarnya yang utama, kita itu menangkap tikusnya, bukan membakar lumbungnya," ucap Enny.

Diharapkan, dengan adanya perbaikan tata kelola Pertamina, tidak lagi ada pembiaran praktik-praktik kolutif yang menyebabkan inefisiensi dan merugikan negara selama ini.

baca juga: Dugaan Praktik Mafia Migas Terbukti

Kompas TV Petral, Sarang Mafia Migas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com