Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Politisi Kuat", Ini Komentar Freeport

Kompas.com - 17/11/2015, 08:35 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia angkat bicara soal "politisi kuat" yang disebut-sebut meminta jatah atas perpanjangan kontrak berinisial SN.

Juru bicara Freeport Riza Pratama mengatakan, sebagai kontraktor pemerintah, pihaknya mengikuti aturan hukum yang ada.

Sebagai anak perusahaan dari Freeport McMoRan, Amerika Serikat, raksasa tambang itu terikat dan mengikuti aturan Foreign Corrupt Practice Act.

Atas dasar kedua hal tersebut, Riza memastikan, Freeport Indonesia tidak mungkin melakukan praktik-praktik pemberian jatah kepada pejabat setempat untuk memuluskan perpanjangan kontrak.

Terkait pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bahwa pihak yang berinisial SN, tak lain adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Riza mengatakan, Freeport menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kita menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah, dalam hal ini MKD, supaya melakukan prosesnya. Kita tidak mau intervensi," kata Riza kepada Kompas.com, Senin (16/11/2015) malam.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membenarkan bahwa politisi yang dilaporkannya ke MKD hari ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Hal tersebut diungkapkan Sudirman kepada Najwa Shihab dalam wawancara eksklusif yang tayang di Metro TV, Senin petang.

Saat itu, Najwa menunjukkan sebuah foto surat laporan Sudirman dan menunjukkan adanya nama Setya Novanto sebagai pihak terlapor.

"Di situ, ada kop surat kementerian, ada paraf saya. Saya kira, ya ini laporan yang saya bikin," ujar dia membenarkan. (Baca: Sudirman Said: Nama Dicatut ke Freeport, Presiden Bilang "Ora Sudi...")

"Di sini disebutkan laporan tidak terpuji saudara Setya Novanto," lanjut Najwa.

"Saya sebagai Menteri ESDM, hal-hal sebagai berikut melaporkan, ya itu isi laporan saya kepada MKD," kata dia.

Najwa pun bertanya soal perbuatan tidak terpuji yang dilakukan Novanto. (Baca: Ketua DPR: Saya Tak Pernah Mencatut Nama Presiden)

Sudirman hanya menjelaskan bahwa ada seorang tokoh publik dari lembaga legislatif mengajak sebuah perusahaan yang tidak dalam kapasitasnya.

Padahal, perusahaan tersebut, kata Sudirman, juga tengah bernegosiasi dengan negara.

Baca juga: Sudirman Said Blakblakan soal Freeport

Kompas TV Pemburu Rente PT. Freeport – Satu Meja eps 115 bagian 2

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com