Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ESDM: Freeport Belum Serahkan Penawaran Divestasi ke Pemerintah

Kompas.com - 18/11/2015, 18:13 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia hingga hari ini belum menyampaikan penawaran divestasi kepada pemerintah.

Padahal sesuai aturannya, raksasa tambang asal Amerika Serikat itu harusnya sudah memberikan penawaran saham sebesar 10,64 persen pada 14 Oktober 2015 lalu.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014, Freeport harus menawarkan kepada pemerintah satu tahun setelah beleid tersebut terbit, sebesar 20 persen.

"Karena sudah punya 9,36 persen, sehingga mereka harus menawarkan selisihnya sebesar 10,64 persen. Sampai saat ini mereka belum menyampaikan penawaran tersebut," ungkap Bambang dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Dia bilang, saat ini pihak Freeport tengah menghitung berdasarkan asumsi perusahaan, seperti tingkat produksi dan tingkat harga saat ini dan proyeksi ke depan.

Bambang berharap Freeport segera menyampaikan penawaran tersebut. Dengan begitu, pemerintah bersama tim terkait segera bisa melakukan perhitungan untuk mengetahui fair value divestasi.

Setelah ditemukan angka yang dianggap adil bagi kedua belah pihak, Kementerian ESDM akan mengirimkannya ke Kementerian Keuangan. Sebab Kementerian Keuangan yang menentukan siapa yang akan membeli saham yang dilepas tersebut.

"Jadi apakah akan pemerintah sendiri, apakah BUMN, apakah Pemerintah Daerah, itu yang menetapkan Kementerian Keuangan," jelas Bambang.

Sementara itu terkait mekanisme divestasi Freeport, Bambang mengatakan, saat ini belum ada payung hukum pelepasan saham melalui initial public offering (IPO).

"Kecuali nanti ada Perubahan aturan PP 77/2014, ya silakan saja. Sepanjang itu belum ada, kita melakukan proses divestasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu PP 77/2014," pungkas Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com