Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Saat 'Kepepet', Kebijakan Ekonomi Positif Akan Terbit"

Kompas.com - 19/11/2015, 12:53 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2015 ditandai dengan berbagai macam pengaruh, baik dari kondisi perekonomian global maupun domestik sendiri. Untuk menjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, maka pemerintah meluncurkan serangkaian pajet kebijakan.

Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, paket-paket kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut tidak akan pernah dibuat ketika Indonesia melalui periode booming ekonomi.

Selain itu, pemerintah pun mulai menggali potensi-potensi pendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

"Saat kepepet akan keluar kebijakan yang sangat positif. Kebijakan yang tidak akan pernah dibuat saat booming ekonomi," ujar Mirza di Jakarta, Rabu (19/11/2015).

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah mengeksplorasi potensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Pemerintah pun membuka kemudahan berupa bebas visa yang tadinya hanya 15 negara menjadi 90 negara.

Mirza memandang, dengan bebas visa tersebut makan Indonesia dapat dinikmati penerimaan devisa yang masuk dalam kurun 5 tahun.

Di samping itu, Mirza juga menyoroti kebijakan perizinan satu pintu, di mana 22 kementerian mendelegasikan untuk memberikan izin satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia pun memandang bahwa kebijakan pemberian insentif untuk devisa hasil ekspor pun akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Semua kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tersebut, kata Mirza, tidak mungkin akan diluncurkan ketika perekonomian sedang terpusat pada komoditas yang sedang meningkat permintaannya. Namun, ketika harga komoditas sedang lesu, maka harus ada upaya alternatif untuk tetap mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Paket Kebijakan I sampai VI ini positif. Jangan dikritik dulu bahwa paket-paket ini mana realisasinya. Kita dorong pemerintah untuk menerbitkan paket yang positif, tapi harus tetap dikawal, misalnya undang-undangnya, Perpres-nya, dan lain-lain," jelas Mirza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com