Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina: Surat dari Setya Novanto Tidak Harus Dipatuhi

Kompas.com - 20/11/2015, 13:14 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang menyampaikan, tidak ada pengaruh adanya surat yang mengatasnamakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto, terhadap pelunasan kewajiban perseroan terhadap PT Orbit Terminal Merak (OTM).

“Tidak ada pengaruhnya itu. Apa tiba-tiba harus disetujui (karena ada nama Setya Novanto)?” kata Ahmad kepada wartawan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Ahmad menuturkan, adanya kewajiban Pertamina yang belum dibayarkan kepada pihak OTM merupakan kontrak yang sudah diteken oleh jajaran direksi sebelumnya, khususnya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina.

“Dari pada gua bayar terus ditangkap KPK karena dianggap korupsi, ya ngapain? Wong bukan saya yang bikin kontrak,” ucap Ahmad lagi.

Dia menjelaskan, kontrak dengan OTM sudah terjadi sejak Oktober 2014. Pada waktu itu, dengan pemilk lamanya, OTM merupakan singkatan dari Oil Tanking Merak.

Kemudian dengan pemilk baru, namanya berganti menjadi Orbit Terminal Merak. Pada saat direksi baru masuk, urusan utang-piutang dengan OTM tersebut sudah menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahmad menuturkan, ada indikasi tidak wajar dalam kontrak dengan OTM.

“Dan karena itu, kami panggil (OTM), kami enggak bisa bayar sampai ada negosiasi yang dicapai dua belah pihak, supaya harga ini wajar,” jelas dia.

Dalam negosiasi tersebut, Ahmad mengatakan, Pertamina mengajak lembaga pemerintah terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Satuan Pengawas Internal (SPI). Substansi yang dilihat tidak hanya soal tarif sewa, melainkan juga soal toleransi losses, serta variasi produk bahan bakar minyak yang bisa menggunakan fasilitas di OTM.

“Jadi yang terpenting adalah win-win. Jadi, Pertamina pakai tapi dengan harga yang wajar,” tegas Ahmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com