Ribuan Data Tak Lolos Verifikasi KKS

KOMPAS.com – Verifikasi data masih menjadi tantangan untuk beragam program Pemerintah, tak terkecuali Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Masih ribuan data yang masuk ke Kementerian Sosial tak lolos verifikasi menjadi penerima bantuan tersebut.

“Kami menerima data dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), 5.000 warga (di sini) belum terdaftar (menerima KKS). Setelah diverifikasi, sekitar 3.000 orang layak menerima kartu tersebut,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Selasa (1/12/2015). “Pospera mendaftarkan warganya yang belum menerima KKS ke Kemensos,” imbuh dia.

Berbicara saat penyerahan simbolis kartu tersebut kepada warga di Kantor Pos Tanjung Duren, Jakarta Barat, Khofifah mengatakan ada tim verifikasi yang khusus dibentuk untuk keperluan ini. Sebaliknya, bila ada warga yang seharusnya menerima KKS tetapi masih terlewat, dia minta segera mendatangi kelurahan atau kecamatan masing-masing dan mendaftarkan diri.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan program pemerintah untuk keluarga kurang mampu, menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Penerima kartu ini bisa menerima program Simpanan Keluarga Sejahtera—salah satu program unggulan Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Khofifah berharap, para penerima KKS bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Di Tanjung Duren, KKS diserahkan secara simbolis kepada enam warga.

Kepala Kantor Pos Jakarta Barat, Joniar Sinaga, mengatakan setiap pemilik KPS yang masih berlaku dapat pula menukarkan kartunya itu dengan KKS ke kantor pos. Persyaratan yang harus dibawa serta adalah identitas dan keterangan dari kelurahan.

Bila pernah memiliki KPS tetapi kartu hilang, lanjut Joniar, pemiliknya masih berpeluang mendapatkan KKS dengan mendaftar ulang lewat kelurahan, berbekal identitas sah. Verifikasi akan dilakukan untuk proses pendaftaran ulang tersebut. “(Pada Selasa), kami mendistribusikan 1.280 KKS untuk warga Tanjung Duren,” ujar Joniar.

Sebagai salah satu program unggulan, KKS mendapatkan alokasi dana dari APBN. Khusus untuk APBN-P 2015—anggaran yang berjalan sekarang—Pemerintah antara lain mengalokasikan ulang dana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kartu ini. Berbagi dengan program Keluarga Harapan, alokasi dana penghematan subsidi BBM untuk KKS mencapai Rp 14,3 triliun dari total Rp 186 triliun.

“Jika alih subsidi tidak dilakukan, kita mempunyai bom waktu yang dapat meledak kapan saja karena pemerintah tidak punya cukup uang untuk membantu rakyat miskin dan membiayai kegiatan produktif," kata Presiden sebagaimana dikutip di situs Sekretariat Kabinet, Senin (25/5/2015).

Secara nasional, ada 16 juta KKS dibagikan di seluruh Indonesia. Masing-masing pemilik kartu mendapatkan Rp 600.000 per bulan yang bisa diambil lewat kantor pos, bertahap maupun sekaligus.