Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diyakini Tidak Berani Hentikan Kontrak Karya Freeport

Kompas.com - 05/12/2015, 11:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara tidak yakin pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla berani menghentikan kontrak karya dengan PT Freeport.

"Saya lihat berdasarkan profil pemerintah saat ini, mereka tidak akan berani menghentikan kontrak karya dengan Freeport," ujar Marwan saat acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Buktinya, lanjut Marwan, rezim Jokowi-Kalla telah menandatangani MoU jelang renegosiasi dengan Freeport.

MoU itu terkait komitmen Freeport untuk antara lain pembangunan smelter, divestasi saham, local content dan perluasan wilayah.

"Penandatanganan MoU ini sudah tanda-tanda bahwa pemerintah kita sudah takluk," lanjut Marwan.

Namun, Marwan tidak terlalu mempersoalkan apakah pemerintah Jokowi-Kalla menghentikan kontrak ataukah tidak.

Menurut Marwan, yang penting kerjasama tidak terlalu merugikan kepentingan dalam negeri.

"Bahasanya jangan perpanjang kontraklah. Tapi renegosiasi. Kita mau saham 51 persen, kita mau royalti besar, kita mau kerusakan lingkungan ditanggung Freeport, itu saja," ujar Marwan.

Marwan mengatakan, solusi renegosiasi yang menguntungkan sempat dibahas oleh petinggi Freeport. Marwan pun menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih mengambil solusi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com