Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasi Dana Desa Jadi Barometer Penting

Kompas.com - 07/12/2015, 15:31 WIB

KOMPAS.com - Realisasi dan pemanfaatan dana desa tahun ini menjadi barometer penting tahun depan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Marwan Jafar mengatakan hal tersebut pada Rabu pekan lalu.  “Pelaksanaan tahun pertama dana desa, memang disadari ada kendala-kendala. Namun semua itu justru harus memperkuat komitmen membangun desa dengan mengevaluasi  penyalurannya seluruh Indonesia,” ujarnya.

Hal itu dikemukakan  saat menyampaikan sambutan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa yang diselenggarakan  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Econvention Ecopark, Ancol, Jakarta.

Rakornas itu dihadiri oleh 1313 peserta yang terdiri dari para gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa. Tujuan rakornas adalah mengevaluasi seluruh program dan penggunaan dana desa tahun 2015, sekaligus menetapkan program prioritas dana desa untuk tahun 2016. "Saat ini dana desa tahap pertama sudah 98 persen  dicairkan ke rekening desa dan tahap kedua 81 persen.  Sedangkan untuk tahap ketiga masih menunggu pencairan dari Kementerian Keuangan," ujar Menteri Marwan.

Dalam kesempatan tersebut, Marwan sebagai menteri pertama Kementerian Desa ini meminta kepada Kementerian Keuangan agar segera menyalurkan dana desa ke desa-desa. "Karena pada pengalaman pertama penyaluran dana, ada kelambanan penyaluran dana desa yang terbentur birokrasi," ujarnya.

Melihat fenomena tersebut, Marwan mencoba menginisiasi revisi UU Desa serta Peraturan Pemerintah yang membahas mengenai penyaluran dana desa. Kata Menteri Marwan, tahun selanjutnya proses pencairan yang tadinya berkala dalam 3 tahap, yakni 40 persen, 40 persen, dan 20 persen, sudah tidak perlu diterapkan lagi. “Akan dicairkan hanya melalui satu tahap saja,” ujarnya.  

“Proses pencairan melalui 3 tahap,  tentu menyulitkan kades (kepala desa). Sehingga perlu ada langkah yang lebih efisien. Belum lagi lambannya penyaluran dana desa ke rekening desa, yang menyebabkan lambatnya pembangunan yang terjadi di desa. Oleh karena itu, kita akan revisi UU Desa dan PP-nya,” tutut Menteri Marwan lagi.

Selama 2015, masing-masing desa telah menerima dana desa sebesar Rp 300 juta - Rp 400 juta. Jumlah tersebut belum ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa dari APBD.

Sedangkan pada 2016, menurut Marwan, dana desa masih akan ditambah sampai Rp 700 juta per desa. Sehingga rata-rata desa menerima Rp 1 miliar - Rp 1,2 miliar per desa selama  periode 2015/2016.

Tidak sesuai

Di hadapan peserta rakornas, Menteri Marwan Jafar juga menyinggung indikasi beberapa kepala desa yang menggunakan dana desa tidak sesuai dengan Permendes No.5 tahun 2015, yakni pembangunan infrastruktur dan saluran irigasi. Jika kedua hal ini sudah terpenuhi, dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun pasar desa, embung desa, dan berbagai pengembangan ekonomi kreatif desa. “Saya dengar dana desa ada yang memanfaatkan untuk bangun kantor desa atau pagar kantor desa, itu tidak benar! Apalagi dana desa buat beli mobil. Tolong masyarakat awasi penggunaannya,” tutup Menteri Marwan.

Selain mengevaluasi penggunaan dana desa, Menteri Marwan Jafar juga memberikan Anugerah Desa Membangun Indonesia (ADMI) kepada kepala daerah, bupati, dan kepala desa terbaik dalam membangun sekaligus memberdayakan masyarakat desa.  Tiga gubernur terbaik yang dianugerahi penghargaan Desa Membangun Indonesia kali ini adalah Gubernur Bali, Gubernur Lampung, dan Gubernur Gorontalo. “ADMI ini adalah bentuk apresiasi kepada Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi dalam   mengimplementasikan UU Desa,  serta bentuk keberpihakan terhadap kemajuan desa melalui anggaran  dan program kegiatan,” kata Marwan Jafar.

Dalam pemberian anugerah ini, panitia ADMI melakukan verifikasi data program dan kebijakan yang telah dibuat oleh 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota se-Indonesia, serta mengompilasi dengan data penyaluran dan penggunaan dana desa di 74.093 desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com