Ini Alasan INKA Tak Terlibat Proyek Kereta Cepat

Direktur Komersial dan Teknologi PT INKA Yunendar Aryo Handoko, menuturkan INKA sampai saat ini pun belum bisa membuat gerbong kereta cepat. Yunendar mengatakan, saat ini kemampuan engineering dan design production INKA baru sebatas kereta yang kecepatan maksimumnya 180 kilometers per jam.

"Di atas itu (di atas 180 km per jam), kemampuan engineering dan design production masih belum memadai," ucap Yunendar, di Bandung, Jumat (11/12/2015).

Kendati begitu, Yunendar menegaskan perseroan akan meningkatkan kemampuan engineering dan design production mereka. "Ya pasti, siapa yang tidak mau berkembang," ucap Yunendar.

Transfer teknologi?

Sebagaimana diberitakan,  proyek senilai 5,5 miliar dollar AS itu dibangun oleh konsorsium BUMN Indonesia dan BUMN China, bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Adapun perusahaan BUMN yang ikut serta yakni PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Proyek kereta dengan kecepatan 250 km per jam itu sempat menjadi polemik, apakah akan didanai lewat skema Public Private Partnership (PPP) atau tidak. Sebab, apabila menjadi skema PPP, maka ada anggaran dari APBN yg harus dikeluarkan.

Sementara itu, dalam pemilihan antara investor China dan Jepang, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno selalu berpesan, yang penting adalah yang bisa memberikan transfer teknologi.

Usai terpilihnya China, lagi-lagi Rini meyakinkan bahwa pihak China tidak hanya mau mengerjakan proyek tanpa jaminan pemerintah, melainkan juga memberikan alih teknologi.

"Terkait alih teknologi tersebut, Tiongkok (China) sepakat untuk memberikan pelatihan kepada Indonesia, apakah ahli mereka ke Indonesia, atau kita mengirimkan tenaga ahli kita untuk belajar di Tiongkok," kata Rini.

Bahkan, dia melanjutkan, China sepakat untuk melakukan produksi bersama gerbong kereta api, tidak saja gerbong kereta api cepat, tetapi juga kereta api listrik dan light train yang kini sedang dibangun. (Baca: Menteri Rini: China Setuju Kereta Cepat Tanpa Jaminan Pemerintah RI)