Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Posisi Pak Luhut Sama dengan Kami

Kompas.com - 13/12/2015, 17:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memastikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan berada di pihak Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak operasi PT Freeport Indonesia.

Rizal pun mengaku tidak ambil pusing dengan munculnya nama Luhut dalam percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto, Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin, serta pengusaha Riza Chalid.

"Seperti yang sudah saya katakan, sepanjang pengetahuan saya, Pak Luhut tidak pernah meminta-minta saham Freeport," ucap Rizal yang ditemui seusai mengisi acara Kompasianival Indonesia Juara 2015, di Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengatakan, baik secara lisan maupun tertulis, Luhut termasuk menteri yang menolak adanya keputusan perpanjangan operasi Freeport sebelum 2019.

"Posisi Luhut sama dengan posisi Presiden Jokowi, sama dengan posisi kami sebagai Menko Maritim," kata Rizal.

Yang terpenting, bagi pemerintah, kata dia, apabila perpanjangan operasi PT FI disetujui, hal itu harus ada manfaat lebih yang bisa didapat negara.

Dia menyebutkan, salah satunya soal kewajiban royalti yang selama ini satu persen naik menjadi 6-7 persen.

Menteri keblinger

Sebelumnya, Rizal acap kali menyampaikan bahwa ada satu menteri dalam Kabinet Kerja yang keblinger ingin cepat-cepat memutuskan perpanjangan operasi PT FI. Pejabat yang dimaksud tak lain adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Predikat "menteri keblinger" ini diberikan setelah adanya surat pada 7 Oktober 2015 yang tertuju kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc, James R Moffet.

Melihat isi surat tersebut, Komisi VII DPR RI pun berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan kepastian perpanjangan operasi PT FI. Hal tersebut tertulis jelas pada bunyi poin keempat surat Sudirman Said kepada Jim Moffet

"Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, tetapi karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia, maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan." 

Jokowi tanggung jawab

Pendapat berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara. Ia menilai bahwa Presiden Jokowi tidak berani untuk tidak memperpanjang operasi PT FI.

Bahkan, dia menjelaskan, surat pada 7 Oktober 2015 yang dilayangkan Sudirman Said jelas-jelas atas persetujuan dan restu dari Jokowi.

Sebelum surat dikeluarkan, pada 6 Oktober 2015 berlangsung pertemuan antara Jokowi, James Moffet, dan Sudirman Said di Istana terkait pembahasan perpanjangan operasi PT FI.

"Tanggal 7 Oktober 2015, sebelum surat ESDM dikirim ke AS, Sudirman Said berkali-kali datang ke Istana untuk mengonsultasikan jawaban itu. Ya memang jelas itu atas restu Jokowi. Yang memberi restu dan menjadi penanggung jawab pemerintahan itu Jokowi. Maka, Jokowi harus bertanggung jawab," kata Marwan, Minggu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com