Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi Publik Tak Boleh Lepas dari Pemerintah

Kompas.com - 16/12/2015, 21:17 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan, transportasi publik memang tidak boleh lepas seluruhnya dari tangan pemerintah. Tanpa pengaturan pemerintah, kualitas pelayanan transportasi publik bisa sangat membahayakan masyarakat.

Hal tersebut menjadi alasan pemerintah Presiden Jokowi memperbanyak angkutan darat berbasis jalan raya berupa Bus Rapid Transit (BRT). Jonan menuturkan, tahun ini Kementerian Perhubungan telah merampungkan 1050 BRT untuk didistribusikan di 16 kota. “Publik transport berbasis jalan raya itu sangat sulit kalau dilepaskan dari pemerintah, kecuali tarifnya mau Rp 25.000 – Rp 30.000 (untuk bikin pelayanan andal). Kalau enggak, pasti berat,” kata Jonan dalam Capaian Kinerja 2015 dan Outlook 2016, di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Jonan pun menyayangkan pelayanan transportasi publik yang dikelola swasta jauh dari aspek keselamatan penumpang. Jonan blak-blakan mencontohkan kecelakaan bus Metro Mini yang ditabrak KRL dan menewaskan 16 orang di Kawasan Stasiun Angke, Jakarta Barat, Minggu (6/12/2015). “Akhirnya ada Metro Mini yang ditabrak KRL, sampai hancur itu,” ucap Jonan.

Lebih lanjut,  Jonan pun sempat berujar bahwa korban kecelakaan lebih baik meninggal. “Tapi kalau ditabrak kereta itu harus meninggal Pak, harus. Kalau enggak meninggal, menyesal Pak,” ucap Jonan serius, yang justru disambut tawa hadirin.

“Jangan dicoba lho. Biar pakai keris atau apa pokoknya wis jangan dicoba,” pungkas Jonan.

Selain pembangunan BRT dan pengadaan bus sebanyak 1.050 unit, Kementerian Perhubungan tahun ini juga menyelesaikan pembangunan dan pengembangan 16 terminal penumpang tipe A. Kemenhub juga menerapkan teknologi ATCS di 15 kota, membangun 44 pelabuhan penyeberangan, dan membangun 12 unit kapal penyeberangan.

Pembangunan non-infrastruktur yang dilakukan yakni penyederhanaan 9 jenis perizinan, dan penerapan subsidi untuk 217 trayek perintis angkutan jalan. Penerapan subsidi juga diberikan untuk 210 lintasan angkutan penyeberangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com