2016, Tahun Pembuktian Kinerja Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuktikan kinerja pemerintahan pada tahun depan. Hal yang diutamakan adalah terkait pertumbuhan ekonomi yang makin melambat selama setahun terakhir. "2016 tahun pembuktian. Biarlah yang kemarin masanya belajar, tapi tahun depan sudah tidak boleh belajar lagi, tidak bisa lagi," kata Direktur Eksekutif Apindo Agung Pamudhi di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Lebih lanjut, Agung menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus mencanangkan tahun 2016 merupakan momentum untuk bekerja bersama dalam melakukan beragam perbaikan dalam peningkatan kinerja ekonomi nasional. Di samping itu, pemerintah pun harus memenuhi semua janjinya kepada rakyat. "Kan ada jargonnya 'Kerja, Kerja, dan Kerja'. Buktikanlah itu. Apalagi ekonomi tahun ini kurang begitu bagus bagi iklim usaha, paling tidak tahun depan dibuktikannya," ungkap Agung.

Menurut Agung, paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sudah cukup bagus dalam mengantisipasi gejolak ekonomi. Selain itu, paket-paket tersebut memiliki efek jangka panjang. "Paket 1 orang belum percaya, paket 2,3 hingga selanjutnya telah menyentuh sektor rill," ungkapnya.

Adapun perbaikan iklim investasi melalui paket-paket deregulasi kebijakan yang mengurangi hambatan usaha, misalnya perizinan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipandang Agung sudah bagus. Akan tetapi, deregulasi tersebut harus dibarengi dengan debirokratisasi yang mudah pula. "Dengan debirokratisasi, makanya harusnya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga dibarengi deregulasi, harusnya bisa dipangkas dan belum dilakukan sampai saat ini. Janji Jokowi mudah-mudahan itu benar, 2016 adalah tahun pembuktian pemerintah atas janji-janjinya di 2015," dengan Agung.