Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Akan Bangun Pabrik Bahan Baku Obat Tahun Depan

Kompas.com - 17/12/2015, 15:41 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN) akan membangun pabrik bahan baku obat tahun 2016 agar lepas dari ketergantungan impor.

"Jadi, pabrik untuk bahan baku akan dibangun tahun depan. Itu baru sekelompok kecil dari bahan baku," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro, di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Aloysius mengatakan, industri farmasi saat ini mengalami ketergantungan bahan baku obat (BBO) dari luar negeri, antara lain China dan India.

Sebanyak 99 persen BBO didatangkan secara impor. Aloysius menuturkan, pembangunan pabrik BBO diharapkan dapat menciptakan kemandirian industri farmasi.

Rencana ini pun telah disampaikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Selain membangun pabrik BBO, Kementerian BUMN juga berencana mendorong konsolidasi BUMN farmasi. Bentuknya bisa berupa virtual holding atau kerja sama pemasaran, akuisisi induk anak, dan vertical merger.

"Biar itu berproses alamiah, tetapi harus berproses tahun depan," lanjut Aloysius.

Selain persoalan obat-obatan, Aloysius menambahkan, isu kesehatan juga mencakup persoalan rumah sakit.

"Anda bayangkan kalau satu rumah sakit kecil milik PTPN, dia harus membeli obat langsung dari pedagang besar farmasi karena untuk memenuhi UGD dan kamar, pasti belinya kecil-kecil. Apa yang terjadi? Mahal kan?" kata Aloysius.

Untuk mengatasi mahalnya fasilitas kesehatan ini, Aloysius mengatakan, Kementerian BUMN berencana membuat joint venture rumah sakit yang dimiliki perusahaan-perusahaan BUMN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com