Pemerintah Harus Dorong Pengembangan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah dan PT PLN (Persero) menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 dan 2.200 VA menuai banyak reaksi di kalangan masyarakat. Beberapa kalangan menilai langkah reformasi anggaran tersebut cukup berat. Oleh sebab itu, pengembangan energi terbarukan dinilai menjadi kunci penghematan anggaran energi.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyatakan langkah tersebut merupakan hasil dari permasalahan politik anggaran energi di Indonesia. “Di era Jokowi memang ada perubahan pola di mana subsidi energi dicabut cukup besar sehingga diharapkan tercipta ruang fiskal yang cukup besar yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur termasuk infrastruktur energi," kata Roy dalam keterangan resmi, Kamis (17/12/2015).

Roy menjelaskan, meskipun ada anggaran membangun infrastruktur energi, pembangunan lebih banyak dilakukan untuk membangun infrastruktur migas. Hal tersebut, kata dia, membuktikan belum cukup seriusnya pemerintah melalui lembaga lembaganya baik kementrian ESDM, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, maupun lembaga lain di bidang energi terbarukan. "Permasalahan saat ini adalah bagaimana kemudian pemerintah membagi konsentrasi antara energi migas dan energi terbarukan. Bagaimana mengolah energi migas secara benar namun juga mengembangkan energi terbarukan, namun saat ini kebijakan energi terbarukan belum dapat di sinergikan kepada lembaga lembaga yang berwenang," ungkap Roy.

Seharusnya, Indonesia memiliki beberapa sumber energi yang memanfaatkan siklus alam sebagai sumber energinya. Beberapa siklus alam seperti air, angin, arus laut dan panas bumi telah banyak dikembangkan oleh perusahaan perusahaan baik swasta maupun BUMN di Indonesia . Dalam buku Rencana Induk Pengembangan Energi Baru Terbarukan (Ripebat) 2010-2025, Kementerian ESDM mencatat 6 provinsi yang ditargetkan menjadi pengembangan EBT, yakni Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kementerian ESDM juga mencatat untuk seluruh Indonesia, potensi energi skala besar dan kecil tidak kurang dari 75.670 MW, dan baru dimanfaatkan sebesar 4200 MW atau 5,6 persen.