Sudirman Said Klaim Pemerintah Tak Sembrono Pungut Dana Ketahanan Energi

Pernyataan mantan Dirut PT Pindad (Persero) tersebut mengomentari wacana yang berkembang di publik tentang Dana Ketahanan Energi (DKE).

Sudirman menuturkan, Kementerian ESDM melihat bahwa Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 cukup menjadi pegangan DKE.

Namun ke depan, lanjut Sudirman, pemerintah menyiapkan perangkat hukum yang lebih detil.

"Kemudian, yakin saja pemerintah tidak akan sembrono memungut sesuatu, tapi tidak ada pertanggungjawabannya," ucap Sudirman.

Rencananya esok Rabu (30/12/2015), akan dilangsungkan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk membahas pengelolaan DKE tersebut.

Sebagaimana diketahui setelah mengeluarkan wacana bahwa pemerintah akan memungut DKE dari harga jual bahan bakar minyak (BBM), banyak kritikan baik dari akademisi, pengamat energi, yayasan konsumen, dan parlemen.

Menurut pihak-pihak yang mengkritisi, pemerintah harus memiliki payung hukum yang jelas sebelum memungut dana dari konsumen BBM. (baca: Payung Hukum Dana Ketahanan Energi Perlu Diperjelas)

Selain itu, mereka juga meminta sebaiknya ada lembaga independen yang mengelola dana tersebut, agar peruntukannya tidak diselewengkan. (Baca: Dana Ketahanan Energi, Pungli Negara kepada Rakyat?)