Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Ekonomi Jokowi Gagal Penuhi Target

Kompas.com - 31/12/2015, 16:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai gagal dalam merealisasikan target pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Semua asumsi makro ekonomi meleset.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan lima indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, angka kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi meleset.

Hanya satu yang berhasil, yakni pengendalian inflasi. Sebab inflasi akhir tahun ini rendah.

Tapi menurut sejumlah ekonom, rendahnya inflasi yang terjadi pada tahun ini bukan karena keberhasilan pemerintah menjaga harga barang dan jasa. Namun lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu harga komoditas yang merosot di pasar internasional.

"Jadi, tidak bisa diklaim keberhasilan pemerintah," ujar Kepala Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, Selasa (29/12/2015).

Di tengah harga komoditas yang turun, harga minyak mentah yang saat ini menyentuh level 30 dollar AS per barrel menyebabkan tren laju inflasi menukik turun. Inflasi rendah tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Di APBNP 2015, target inflasi tahun ini 5 persen. Realisasi inflasi sepanjang 2015, kata Lana, diperkirakan sekitar 2,8 persen-2,9 persen. Rendahnya inflasi juga akibat melemahnya daya beli masyarakat. Lemahnya daya beli membuat konsumsi rumah tangga turun.

Kondisi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi 2015 melemah. Dari target sebesar 5,5 persen, Lana memperkirakan, secara realistis pertumbuhan ekonomi RI di 2015 di level 4,72 persen.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 4,8 persen. Sementara inflasi sepanjang tahun ini 2,85 persen. Melesetnya target pertumbuhan ekonomi 2015 ini berdampak pada kenaikan pengangguran dan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Agustus 2015, pengangguran terbuka tercatat sebanyak 7,56 juta orang atau 6,18 persen dari total angkatan kerja yang sebanyak 122,4 juta orang. Jumlah itu naik 5,94 persen dibandingkan periode sama 2014 yang sebanyak 7,24 juta orang.

Target penurunan angka kemiskinan tahun ini menjadi 10,3 persen pun gagal. Sebab per Maret 2015 tingkat kemiskinan sudah mencapai 11,2 persen.

Kurs rupiah terhadap dollar AS pun jauh dari asumsi yang ditargetkan, yaitu di level Rp 12.500. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) hari Rabu (30/12/2015), rupiah ada di posisi Rp 13.788 per dollar Amerika Serikat (AS).

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menambahkan, selain indikator fisik, pemerintah harus memasukkan indikator lain, yakni indeks pembangunan manusia atau human development index agar lebih utuh.

Indikator tersebut misalnya tingkat kesehatan masyarakat, pendidikan, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan.

"Indikator seperti ini penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan secara utuh," kata David. (Amailia Putri Hasniawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Whats New
5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

Spend Smart
Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

Whats New
Ketidakpastian Global Percepat Adopsi 'Blockchain'

Ketidakpastian Global Percepat Adopsi "Blockchain"

Whats New
XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

Whats New
Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Whats New
Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Whats New
Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Whats New
Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim 'Revamping' Pabrik Tertua

Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim "Revamping" Pabrik Tertua

Whats New
Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Whats New
Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Whats New
Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Whats New
Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com