Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ESDM "Ngotot" Ingin Pungut Dana Ketahanan Energi dari Rakyat

Kompas.com - 05/01/2016, 13:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) resmi ditunda setelah Presiden Joko Widodo mengambil keputusan penundaan tersebut dalam rapat kabinet terbatas (ratas), Senin (4/1/2016).

Sedianya, pungutan sebesar Rp 200 per liter Premium dan Rp 300 per liter Solar diterapkan mulai 5 Januari 2016.

Kendati sudah ditunda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan pihaknya tetap akan memungut sejumlah dana dari masyarakat untuk berbagai kebutuhan sektor energi, tidak hanya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Penundaan ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terus memyempurnakan persiapan, baik berupa landasan hukum yang lebih kuat dengan stakeholders (pemangku kepentingan)," tutur Sudirman melalui keterangan resmi kepada wartawan, Selasa (5/1/2016).

Mantan Dirut PT Pindad (Persero) itu mengatakan, belajar dari negara-negara lain, pembentukan dan pengelolaan DKE menjadi penanda kehati-hatian dan kepedulian akan masa depan.

Bahkan, kata dia, negara kaya minyak seperti Norwegia pun telah membentuk dana semacam ini.

Dia merinci, Norwegia memiliki DKE senilai 17 miliar dollar AS, ditambah Petroleum Fund senilai 836 miliar dollar AS. Adapun Inggris dan Australia memiliki DKE masing-masing 1,5 miliar dollar AS dan 1,8 miliar dollar AS.

Atas dasar itulah, Sudirman menyampaikan pemerintah, masyarakat, dan dengan dukungan DPR harus melanjutkan upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi agar kembali ke jalur yang benar.

"Jalur yang diamanatkan oleh UU Energi dan PP Kebijakan Energi Nasional," kata Sudirman.

 
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, UU Energi Nomor 30 tahun 2007 tidak bisa serta-merta dijadikan dasar hukum untuk memungut dana dari masyarakat, yang diperuntukkan berbagai kebutuhan sektor energi.
 
"Oleh karena itu, tadi disepakati dalam rakor akan dibuatkan PP dari pasal 30 UU Energi dan juga ada Permen ESDM," jelas Darmin, Senin (4/1/2016).

Sementara itu, dihubungi terpisah  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi sebaiknya rencana pungutan DKE ini tidak hanya ditunda, melainkan dibatalkan saja.

"Harus diperjelas dulu apa blue print Dana Ketahanan Energi itu. Jangan asal comot, tapi (jadi) tak jelas juntrungannya," kata Tulus kepada Kompas.com, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com