Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karyawan Bergaji Rp 7 Juta ke Bawah Bisa Beli Rusun Bebas PPN

Kompas.com - 12/01/2016, 10:46 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Anda yang ingin membeli apartemen atau rumah susun milik (rusunami), ada baiknya menyimak informasi ini. Pemerintah menaikkan harga jual rumah susun yang berhak menikmati fasilitas bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berlaku mulai 8 Januari 2016, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.10/2015 menyebut rusun dengan harga jual hingga Rp 250 juta dibebaskan dari PPN. Naik dari pagu di aturan lama yakni maksimal Rp 144 juta.

Selain harga, ada juga batasan luas. Rusun yang dibebaskan dari PPN haruslah memiliki luas hunian sekitar 21 meter persegi (m²) sampai 36 m² .

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, aturan itu masuk dalam program pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah berharap, aturan itu bisa memperlancar pasokan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah.

Pembebasan PPN akan membuat masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah sehingga permintaan naik dan pengembang bergairah membangun rusun sederhana.

Agar program itu tak meleset dari sasaran, pemerintah memasang sejumlah syarat. Diantaranya: membatasi penghasilan calon pembeli rusunami hingga Rp 7 per bulan. Angka itu lebih tinggi daripada aturan sebelumnya, yaitu Rp 4,5 juta per bulan.

Selain itu, "Rusun harus dipakai sendiri, tak boleh berpindah tangan. Kalau disewa, itu berbeda. Kalau dipindahtangankan itu untuk bisnis atau spekulasi," ujarnya.

Meski potensi penerimaan PPN akan hilang dari pembebasan itu, namun pajak nampaknya tak risau. Apalagi hitungan pajak, PPN yang hilang kecil yakni maksimal Rp 25 juta per rumah.

Bagi pengembang, kabar ini jelas kabar yang menggembirakan. Upaya mereka agar pemerintah menaikkan harga rumah susun bersubsidi akhirnya berhasil.

Ketua Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo yakin, pelonggaran ini akan mendongkrak permintaan rusun.

"Program ini tak akan dimanfaatkan orang kaya dan spekulan karena ada aturan jelas, " ujarnya

Namun Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, batasan penghasilan pembeli rusun bersubsidi yang ditetapkan pemerintah masih terlalu rendah. Apalagi, "Jika dibandingkan dengan tingkat penghasilan saat ini," ujar dia. (Adinda Ade Mustami/Asep Munazat Zatnika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KONTAN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Whats New
Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com