Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Minta Mutiara yang Diekspor Dikenai PPN

Kompas.com - 12/01/2016, 13:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas ekspor mutiara.

Saat ini ekspor mutiara tidak dikenai PPN. Sebaliknya, saat ini mutiara yang diproduksi dan dijual di pasar domestik dikenakan PPN 10 persen, dan PPnBM 75 persen.

"Sebetulnya kalau mutiara harusnya ekspornya dikasih PPN, karena itu termasuk barang yang bukan konsumsi dan bukan padat karya. It's a total luxury goods," kata Susi dalam konferensi pers penegahan ekspor ilegal mutiara, di Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Susi menjelaskan, industri mutiara bukanlah bisnis padat karya. Industri mutiara ini beroperasi sangat tertutup, berlokasi di area yang sangat terpencil, dan hanya sedikit mempekerjakan karyawan lokal.

Dari sisi transfer teknologi, industri mutiara ini sebut Susi cukup pelit membagikan pengetahuan kepada masyarakat lokal.

Karyawan lokal yang dipekerjakan hanya ditugasi untuk mengaja mutiara, tanpa tahu bagaimana cara penyuntikan.

"Saya kemarin, waktu mau meresmikan pameran mutiara sempat tidak mau, karena saya bilang sampai hari ini tidak ada karyawan lokal Indonesia yang dikasih tahu cara menyuntik kerang," kata Susi.

Susi mengatakan, tanpa PPN ekspor pun pelaku industri mutiara ini sengaja menghindari kewajiban lain dengan melakukan penyelundupan.

Mereka menghindari pajak badan, dan atau pajak pribadi. Oleh karenanya, Susi menganggap, jika ada kewajiban PPN ekspor, maka aktivitas industri mutiara asing yang ada di Indonesia bisa lebih terpantau.

Di sisi lain, Susi ingin agar penjualan mutiara untuk pasar domestik tidak dikenai PPN.

"Sehingga orang lokal tidak perlu membeli mutiara impor," ucap Susi.

Sebagai informasi, sepanjang 2014 lalu nilai perdagangan mutiara Indonesia hanya mencapai 28,74 juta dollar AS. Angka ini naik dari tahun 2013 yang sebesar 25,82 juta dollar AS, namun turun dibandingkan 2012 yang mencapai 29,43 juta dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com