Kemenhub Tawarkan Diri Ambil Alih Penyelenggaraan Bandara Kertajati

Tawaran itu muncul lantaran hingga kini pembangunan sisi darat Bandara Kertajati belum memiliki perkembangan yang nyata.

Menurut Direktur Kebandarudaraan Kementerian Perhubungan Agus Santoso, tawaran tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) beberapa waktu lalu.

"Sisi daratnya di sana belum bergerak, kemarin saat bertemu dengan Pak Gubernur Aher, kita sampaikan skemanya," ujar Agus saat berbincang di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Menurut dia, saat ini pengembangan Bandara Kertajati menggunakan skema yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah pusat, yakni Kemenhub membiayai sisi udara, sementara infrastruktur sisi darat dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat.

Kemenhub sendiri sudah menganggarkan dana APBN Rp 367 miliar sejak 2013-2015 untuk membangun sisi udara misalnya runway. Namun pembangunan sisi darat oleh Pemprov Jawa Barat belum juga berjalan.

Dengan skema awal itu, nantinya akan ada Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) atau semacam operator bandara layaknya Angkasa Pura (AP). Namun apabila diambil alih oleh Kemenhub, skema operasi bandara akan berubah.

"Namun kalau APBD kesulitan, Kemenhub menawarkan dikerjakan oleh pusat. Skemanya nanti UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) seperti bandara UPT Kemenhub," kata Agus.

Bandara Kertajati ditargetkan bisa selesai pada 2019 sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.