Faisal Basri: Hanya Ada Kepentingan di Masela

JAKARTA, KOMPAS.com – Masih alotnya pembahasan pengembangan lapangan abadi gas Masela di Laut Arafuru, Maluku, di tingkat rapat kabinet terbatas, dipahami pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri sebagai hal yang wajar. Wajar, kata Faisal, lantaran tarik-ulur onshore atau offshore dalam pengembangan Masela hanyalah persoalan kepentingan. “Jadi para pihak ini (baik yang usulkan onshore ataupun offshore) punya kepentingan semua. Intinya bukan nasionalisme atau bukan. Tapi siapa dapat apa?” kata Faisal ditemui di kantor PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu pun berharap Presiden Jokowi mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan. Faisal melihat, tekanan-tekanan terhadap Presiden dalam pengambilan keputusan terkait Masela makin hari makin berat.

Menurut Faisal, pada prinsipnya investor Blok Masela menginginkan nilai pengembalian investasi dari proyek ini mencapai 12 persen, entah dibangun di darat (onshore) ataupun di laut atau floating (offshore). Apabila dibangun di darat, sejauh informasi yang diperoleh, bagi hasil (split) antara pemerintah dan investor adalah 70 persen dan 30 persen. “Sekarang muncul onshore. Tapi investor tetap minta imbal balik 12 persen. Tapi harus membangun pipa 800 kilometer. Perusahaan pipanya siapa? Dia lagi kan?” kata Faisal dengan suara meninggi, tanpa menjelaskan "dia" yang dirujuk.

Faisal bahkan mengatakan, apabila benar dikerjakan di darat, proyek ini adalah proyek pipa terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Keuntungan yang begitu besar, kata Faisal, telah menunggu mereka yang berkepentingan dengan proyek ini. “Nah urut (saja) orang-orang yang ngomong tentang onshore itu siapa yang ada korelasinya dengan si pabrik pipa ini,” ucap dia.

Selain perlu ongkos lebih untuk pembangunan pipa, pengembangan Masela di darat memerlukan lahan yang luasnya mencapai 600 hektare (ha). Faisal bilang, pengembangan offshore yang membutuhkan lahan 40 ha saja sangat sulit terpenuhi, apalagi 600 ha. “Dan Anda tunjukkan di situ siapa penguasa-penguasa tanah yang udah ada sekarang,” sambung Faisal.

Dia menambahkan, dengan makin besarnya ongkos jika proyek ini dikembangkan secara onshore, praktis investor tidak mau keuntungannya tergerus. Dia khawatir, split berubah. Jika tadinya secara offshore bagian pemerintah 70 persen, dan bagian investor 30 persen. Bisa jadi secara onshore, bagian pemerintah menjadi 20 persen, dan bagian investor 80 persen.