Soal Ekspor Freeport, Kementerian ESDM dan Kemenkeu Saling Lempar Tanggung Jawab

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, urusan pemberian izin ekspor konsentrat merupakan kewenangan dari Kementerian ESDM.

Bambang juga meluruskan kabar bahwa kewenangan tersebut sudah dilimpahkan ke Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Apanya? Enggak dong. Izin ekspor itu diberikan oleh mereka (ESDM). Ketika ekspor, baru mereka (Freeport) bayar ke kita (Bea Cukai). Masa kami yang ngasih izin. Kami (pihak) yang memungut duitnya,” jelas Bambang kemudian.

Bambang pun meminta wartawan mengonfirmasi perihal izin ekspor Freeport ke Kementerian ESDM. “Tanya ESDM, mereka yang punya otoritas,” kata dia.

Terkait mengenai jaminan kesungguhan pembangunan smelter sebesar 530 juta dollar AS, Bambang menegaskan hal tersebut juga menjadi urusan Kementerian ESDM.

Adapun potensi berhentinya operasi Freeport untuk sementara waktu, Bambang mengatakan nantinya hal itu bisa diselesaikan tergantung negosiasi dengan pemerintah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menuturkan, hingga Kamis (28/1/2016) pihak Freeport belum mendapat rekomendasi izin ekspor dari Kementerian ESDM.

Akan tetapi, ketika ditanya lebih lanjut soal kemungkinan berhentinya ekspor, Bambang mengatakan, “Yang menentukan bisa atau tidak kan Bea Cukai. Bukan saya”.

Bambang juga membenarkan bahwa Freeport belum menyetor jaminan kesungguhan pembangunan smelter sebesar 530 juta dollar AS. Sebagaimana yang disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said, Bambang menegaskan pihak Freeport masih komitmen dengan angka 530 juta dollar AS.