JK: Menteri Perhubungan Ingin Proyek KA Cepat Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum keluar lantaran Menteri Perhubugan Ignasius Jonan ingin menjaga proyek tersebut berjalan sesuai aturan. Sebab, menurut dia, kesalahan prosedur dalam suatu poyek bisa menjadi persoalan hukum layaknya kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino.

"Memang ada percepatan (proyek), tetapi di lain pihak (Menteri) Perhubungan juga ingin prosedur (proyek KA cepat) tetap sesuai aturan, soal izin, macam-macam. Ini akibat dari kehati-hatian yang terjadi dewasa ini agar tidak keluar dari prosedur," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

"Contohnya yang terjadi sekarang, (RJ) Lino jadi perkara karena prosedur, ya kan? Ada prosedur yang dilewati. Jadi, para menteri itu berusaha menjaga betul aturan itu berjalan sehingga terkesan ada perbedaan pendapat soal kereta cepat ini," lanjut Wapres.

Seperti diketahui, hingga saat ini, izin pembangunan KA cepat belum dikeluarkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013, izin pembangunan perkeretaapian bisa diberikan setelah izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum didapatkan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian. Di antaranya, adanya penetapan sebagai badan usaha penyelenggara prasarana kereta api, memiliki rancangan teknis, dan meneken perjanjian penyelenggaraan prasarana kereta (konsesi).

Setelah mendapat izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, maka badan usaha bisa mengajukan izin pembangunan. Syarat-syaratnya terdiri atas rancang bangun, gambar teknis, data lapangan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, metode pelaksanaan, izin lain sesuai ketentuan perundangan, memiliki izin pembangunan, dan 10 persen lahan harus sudah dibebaskan.

Presiden Jokowi sudah mamasukkan proyak KA cepat Jakarta-Bandung menjadi proyek strategis nasional melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Pembangunan Nasional. Pembangunannya ditergetkan rampung pada akhir 2018, dan kereta bisa dioperasikan pada 2019.