Proyek KA Cepat Dipersoalkan Sejumlah Anggota DPR, Ini Kata Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Anggota DPR RI mempersoalkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan, ada pula Anggota DPR yang meminta agar proyek senilai 5,5 miliar dollar AS itu ditinjau ulang.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa pemerintah akan menjawab berbagai hal yang dipertanyakan oleh DPR. "Tentu DPR bertanya dan pemerintah menjawab. Nanti Menteri BUMN (Rini Soemarno) dan Menhub (Menteri Perhubungan) yang jawab," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Sejumlah Anggota DPR yang mempersoalkan proyek KA cepat diantaranya yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang terburu-buru meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Setelah diresmikan, proyek kereta cepat tersebut ternyata belum mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. "Presiden salah kalau menabrak aturan yang dibuat oleh negara. Presiden itu kan punya kesamaan di mata hukum, tidak boleh menabrak aturan yang ada," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2016).

Wakil Ketua DPR lainnya Fahri Hamzah bahkan meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Fahri menganggap kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Rini sudah terbukti bermasalah.

"Ini perlu ditelaah, dan menteri-menteri yang bersangkutan perlu ditegur atau dipecat karena ini melanggar asas profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pejabat publik," kata Fahri dalam diskusi publik bertajuk "Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2016).