Keberatan Pungutan CPO, Petani Sawit Kirim Surat ke Jokowi

"Karena itu kami memohon pada yang mulia Bapak Presiden RI untuk sekiranya dapat mengoreksi kebijakan tentang pungutan ekspor CPO tersebut bagi keberlangsungan hidup 4 juta lebih Petani Plasma Sawit," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) AM Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2016).

Muhammadiyah menjelaskan, pungutan terhadap ekspor CPO sebesar 50 dollar AS atau setara Rp 700.000 per ton sangat mempengaruhi pendapatan para petani dari penjualan tandan buah segar (TBS) sawit, yang dibeli oleh pabrik pengolah kelapa sawit. Pasalnya, pungutan tersebut rupanya dibebankan langsung kepada para petani.

"Ini terlihat dengan makin jatuhnya harga TBS petani dari Rp 1,2 juta per ton hingga saat ini turun menjadi kisaran Rp 500.000 sampai Rp700.000 per ton. Tentu saja ini akan memberatkan keberlangsungan hidup petani sawit serta perawatan kebun plasma petani sawit," ujar dia.

Menurut Muhammadyah, sebelum adanya pungutan CSF, pendapatan yang diterima petani plasma setiap menjual 5 ton TBS sawit sebesar Rp 3,5 juta. Namun setelah ada pungutan tersebut, pendapatan mereka menyusut menjadi sebesar Rp 2,8 juta saja.

Tak sampai petani
Di sisi lain, kata dia, kebijakan pungutan ekspor CPO tersebut, juga tidak diterima para petani. Dana tersebut dialokasikan untuk dana subsidi bio diesel, yang tidak berdampak langsung terhadap petani plasma.

"Dana itu untuk pengembang bio energi dari CPO, di mana perusahaan tersebut adalah pemilik perkebunan terbesar di Indonesia. Karena itu kami memohon pada yang mulia Bapak Presiden RI untuk sekiranya dapat mengoreksi kebijakan tersebut," kata dia.

Secara terpisah Ketua Ketua Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Riau Juprian mengatakan, kebijakan pungutan ekspor CPO menyebabkan para petani tidak dapat membayar angsuran pembayaran Kredit dari Bank selama lima bulan terakhir. Bahkan, imbuh dia, banyak kebun yang kurang dipupuk akibat jatuhnya harga TBS akibat kebijakan pungutan ekspor CPO itu.

Oleh karena itu dia mengusulkan supaya Presiden Jokowi mencabut kebijakan pungutan tersebut karena bisa menyengsarakan jutaan orang yang bergantung hidupnya pada perkebunan sawit swadaya.