Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tuai Kritik, Pemerintah Beri Penjelasan

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menuturkan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari rencana besar transportasi massal di Indonesia.

Moda transportasi ini, ke depan, diklaim akan meningkatkan konektivitas antarkota dan pembangunan kawasan ekonomi baru.

"Pembangunan kereta api juga akan dilakukan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua sepanjang 3.258 KM," kata Teten, dalam konferensi pers mengenai kereta cepat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Teten melanjutkan, rencana pembangunan kereta cepat dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dan dibahas secara teknis pada 2014.

Lalu, rencana pembangunan proyek itu dibahas lebih dalam di ere pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2015 melalui sejumlah tahapan, yakni rencana pengembangan, kajian kelayakan ekonomi, dan rapat terbatas.

Selanjutnya, kata Teten, dibentuklah konsorsium BUMN yang terdiri dari WIKA, KAI, Jasa Marga, dan PTPN VIII.

Konsorsium membentuk perusahaan bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Keseriusan pemerintah mewujudkan pembangunan kereta cepat dituangkan melalui Perpres 107/2015. Salah satunya menyatakan bahwa pemerintah tidak menjamin proyek ini secara finansial.

"Setelah itu, PSBI dan China Railway menandatangani perjanjian dan mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)," ungkap Teten.

Teten menegaskan, pemerintah menerima proposal yang diajukan China karena sepakat untuk menggarap proyek ini dengan pendekatan bussiness to bussiness dan tanpa jaminan APBN.

Sedangkan proposal dari Jepang ditolak karena meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan dan biaya pengadaan tanah (APBN).

"Pemerintah telah menjelaskan hal ini kepada pemerintah Jepang," ujarnya.

Saat ini, proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah memasuki tahap persiapan pembangunan.

Ground breaking sudah dilakukan pada 21 Januari 2016 dilengkapi dengan izin trase, izin penetapan badan usaha perkeretaapian, izin lingkungan (amdal) sesuai perundangan.

Sedangkan izin atau perjanjian konsesi, izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan izin pembangunan penyelenggaraan perkeretaapian umum masih diproses KCIC dan Kementerian Perhubungan. (baca : Kemenhub Belum Keluarkan Izin Pembangunan)

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan selesai pada 2018 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2019.

"Proyek ini tidak dibiayai APBN dan pemerintah tidak memberikan jaminan finansial. Pemerintah hanya memberikan jaminan mengenai konsistensi kebijakan pembangunan kereta api cepat," ujar Teten.