BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta arus barang terutama penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan industri manufaktur dihitung di kantor pajak Jabar.
Ia menduga, banyak pabrik yang ada di Jabar, namun PPh badannya dihitung di Jakarta. “Ada praduga PPh badan kebanyakan dihitung di Jakarta. Padahal boleh jadi industrinya ada di Bekasi atau Bandung. Karena kantor pusatnya di Jakarta, jadi PPh badannya di Jakarta,” ungkapnya, Kamis (3/3/2016).
Aher menjelaskan, pembayaran pajak badan akan berpengaruh pada penghitungan produk domestik regional bruto (PDRB).
"Artinya, perhitungan pendapatan per kapita akan salah, angka kemiskinan jadi salah, jumlah pengangguran tidak tepat, juga berpengaruh pada angka laju pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Dia juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) agar menghitung arus barang ekspor-impor dari tempat awal pengiriman. Contohnya, arus barang yang berasal dari Bandung Bekasi Karawang Subang maupun Cianjur dicatat di Jakarta karena melalui pelabuhan Tanjung Priok.
“Hitung-hitungan PDB nasional, 43 persen berasal dari industri manufaktur. Sementara lebih dari 50 persen industri manufaktur ada di Jabar. Tapi ketika diranking kita berada di urutan ketiga,” imbuhnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.