Usai Rapat dengan Delegasi Perancis, Rizal Ramli Belum Bisa Pastikan Nasib CPO RI

Pertemuan itu diadakan di tengah rencana pengenaan pajak progresif produk minyak kelapa sawit oleh Perancis.

(Baca: Mendag: Pajak Progresif CPO di Perancis Akibat Informasi Minim)

Usai pertemuan itu, Rizal belum bisa memastikan nasib CPO Indonesia. Ia mengaku tidak membicarakan isu yang membuat pelaku usaha kelapa sawit Indonesia itu was-was.

"Kami tidak bahas tadi," ujar Rizal Ramli kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Gedung BPPT, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Namun, ia mengatakan, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseno dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sudah datang langsung ke Perancis untuk membicarakan nasib CPO Indonesia.

Menurut Rizal, Arif Havas dan Thomas Lembong sudah mengadakan pertemuan dengan pemerintah Perancis dan banyak organisasi yang terkait dengan CPO di Perancis.

Arif Havas yang ditemui usai acara itu belum bisa bicara banyak kepada wartawan tentang progres negosiasi pemerintah Indonesia kepada Perancis. Saat ini, tutur dia, proses negosiasi masih berlanjut.

Sebelumnya, Rizal menentang rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang berlaku di Perancis. Dalam aturan itu rencananya produk minyak kelapa sawit akan dikenakan pajak progresif.

Rencananya, kebijakan pajak progresif untuk produksi sawit dimulai pada 2017. Pada tahun tersebut, proyek sawit dikenakan pajak 300 euro per ton.

Setahun berselang, pajaknya naik menjadi 500 euro per ton, kemudian naik lagi menjadi 700 euro per ton pada 2019, lalu menjadi 900 euro per ton pada 2020.