Presiden Jokowi Telah Setujui Pungutan Dana Ketahanan Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui skema pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) untuk diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.

"Iya (Presiden setuju)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dikonfirmasi, kemarin.

Darmin menuturkan, secara prinsip pungutan DKE telah disepakati internal pemerintah. Mengenai teknisnya, untuk sementara pemerintah akan mengambil sejumlah anggaran dari APBN untuk dialokasikan sebagai DKE.

"Indonesia perlu cadangan strategis BBM. Dan itu harus dimulai. Kalau enggak dimulai, enggak pernah ada. Sehingga kami tadi sepakat untuk memproses itu," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said usai rapat menyampaikan, untuk memiliki cadangan strategis selama 15 hari diperlukan anggaran Rp 30 triliun.

Sudirman mengatakan, cadangan strategis diperlukan untuk melindungi konsumen masyarakat dari fluktuasi harga minyak dunia.

"Cadangan strategis kita sekarang nol. Karena itu, mulai APBN Perubahan akan dialokasikan berapapun kecilnya. Tapi budget line akan dibuka dan dipupuk melalui DKE," ucap mantan Dirut PT Pindad (Persero) itu.