Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selalu Diabaikan, DPR Anggap Teguran Wapres ke Menteri Susi Sudah Tepat

Kompas.com - 01/04/2016, 06:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI menganggap teguran Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tepat. Sebab, selama ini Susi dinilai selalu mengabaikan masukan dari DPR.

"Kalau Bu Susi ditegur Pak JK, ini sudah peringatan berapa kali ke Ibu Susi ya," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Sejak awal tutur dia, Komisi IV DPR RI selalu mengingatkan Susi untuk melakukan berbagai perubahan kebijakan. Sebab banyak aduan ke DPR ada dampak negatif dari kebijakan sektor perikanan dan kelautan.

Dalam setiap rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Susi kata Edhy, banyak Anggota Komisi IV yang kritis terhadap kebijakan moratorium kapal eks asing, transhipment, hingga pelarangan pengunaan alat tangkap ikan cantrang. Namun, berbagai masukan itu tidak digubris oleh Susi.

"DPR tidak dianggap sama Bu Susi, sama pemerintah. Mau apa lagi sekarang? Paling kita teriak-teriak," kata Edhy.

Anggota Komisi IV DPR RI lain, Daniel Johan, juga tak heran dengan teguran Wapres ke Susi. Baginya, teguran itu bahkan wajib dilakukan sebab sektor kelautan dan perikanan dinilai sangat anjlok.

Saat ini kata dia, pusat-pusat perikanan diseluruh Indonesia terpukul akibat kebijakan Menteri Susi. Daerah tersebut kata dia meliputi Pati, Rembang, Tegal, Bitung hingga ke Maluku.

"Para nelayan berharap Presiden datang ke pusat-pusat perikanan, ke Pati, ke Rembang, ke Muara Baru, ke Bitung, melihat langsung penderitaan nelayan yang pemilu kemarin memilih Presiden Jokowi," ucap Daniel.

Komisi IV sendiri menegaskan tidak menghalangi-halangi semangat atau menentang Menteri Susi memberantas illegal fishing.

Namun, dampak negatif dari kebijakan yang diambil pemerintah itu harus segera diatasi sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa kembali menggeliat.

Oleh karena itu, Komisi IV berharap agar pemerintah segara melakukan perubahan kebijakan sehingga persoalan di sektor yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Jokowi itu usai.

Bela Susi

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Solichien justru mengatakan nelayan kecil sangat diuntungkan dengan serangkaian kebijakan Menteri Susi.

Menurut dia, hanya segelintir orang saja yang menentang kebijakan Menteri Susi. "Yang benar saja! Nelayan kecil sekarang, sangat diuntungkan dengan hengkangnya kapal-kapal asing atau kapal-kapal illegal. Hanya orang idiot saja yang menentang kebijakan MenKP," kata Solichien dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/3/2016).

Kompas TV Kapal Berbendera Malaysia Ditenggelamkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com