Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Bila Abaikan Teguran Wapres, Susi Sama Saja Membangkang Presiden

Kompas.com - 01/04/2016, 06:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak mengabaikan teguran Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab kata dia, teguran itu sama dengan teguran Presiden Jokowi.

"Jadi kalau Ibu Susi mengindahkan (teguran Wapres), sama saja membangkang perintah Presiden," ujar Daniel Johan saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Ia yakin keputusan Wapres Kalla turun langsung ke berbagai daerah untuk melihat sektor kelautan dan perikanan adalah perintah Presiden Jokowi.

Komisi IV DPR RI, kata Daniel, sering mengingatkan Menteri Susi terkait berbagai kebijakan yang justru dinilai berdampak negatif untuk nelayan dan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

"Setelah satu tahun setengah ini, Ibu Susi enggak mau mendengar aspirasi, enggak mau mendengar penderitaan nelayan dan pelaku perikanan lainya," kata Daniel.

Menteri Susi sendiri sudah menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," ucap Susi pada Selasa (29/3/2016).

Kronologis Surat Wapres

Seperti diketahui, dalam kunjungan kerja ke Tual dan Bitung beberapa pelan lalu, Wapres menemukan berbagai fakta lapangan. Diantaranya, ribuan nelayan yang besar baik eks asing atau milik nasional tidak dapat berlayar dan menangkap ikan.

Lalu, angka pengangguran dan kemiskinan disejumlah daerah meningkat. Selain itu, produksi industri perikanan di daerah yang dikunjungi juga turun drastis. Sebab pasokan ikan dari nelayan sangat sedikit.

Dalam suratnya kepada Menteri Susi, Kalla mengatakan dan pak negatif itu disebabkan kebijakan moratorium kapal eks asing, transhipment, dan pengaturan sertifikasi kapal dari Menteri Susi. Wapres pun meminta Susi melakuan evaluasi atas berbagai kebijakannya.

Kompas TV Kapal Berbendera Malaysia Ditenggelamkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com