JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan era Megawati Rokhmin Dahuri mengatakan memang seharusnya kebijakan Susi Pudjiastuti dievaluasi.
Menurut dia, kebijakan Menteri Susi hanya fokus pada tujuan kelestarian tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Seperti kebijakan moratorium kapal eks asing misalnya, Rokhmin mengatakan di dunia manapun tidak ada bentuk moratorium seperti yang diberlakukan Susi.
"Misal Amerika Serikat pada tahun 60-an melakukan moratorium untuk California sardin, perikanan sardin khusus untuk daerah California," kata lulusan Institut Pertanian Bogor itu kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2016).
Menurut dia, seharusnya moratorium dilakukan di daerah yang sudah mengalami kelangkaan ikan akibat over fishing.
Tetapi di daerah yang masih under fishing justru harus ditingkatkan upaya tangkapnya atau jumlah kapalnya.
Apalagi, sambung Rokhmin, masalah utama di Indonesia saat ini adalah pengangguran dan kemiskinan.
"Kasihan Pak Jokowi kan, janji kampanye ingin lebih baik dari SBY. SBY mewariskan pertumbuhan 5,2 persen, tahun 2015 malah jadi 4,8 persen," ucap Rokhmin.
"Jadi menurut saya berdasarkan proses penyusunan kebijakannya maupun hasilnya, itu menurut saya perlu dievaluasi. Saya setuju dengan pak Presiden Jokowi," pungkas Rokhmin.