Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom: Turunkan Inflasi Perdesaan Tak Cukup Dengan Tol Laut

Kompas.com - 02/04/2016, 14:24 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Didik J Rachbini menuturkan, tol laut yang dicanangkan pemerintah Jokowi belum cukup untuk menekan inflasi perdesaan. Didik mengatakan, tol laut hanya menghubungkan daerah-daerah pesisir. Sementara banyak perdesaan yang berada di tengah pulau bahkan di pelosok dataran tinggi.

"Jadi hanya sebagian desa pesisir yang terkenda dampak. Tapi perdesaan yang di tengah, belum terkena dampak. Oleh karena itu infrastrukturnya di darat juga harus ditambah," ucap Didik ditemui usai diskusi, di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Maret 2016 inflasi perdesaan sebesar 0,95 persen. Seperti biasanya, inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi nasional. Inflasi nasional pada Maret 2016 tercatat 0,19 persen.

Sepanjang Januari-Desember 2015, inflasi perdesaan juga lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Sepanjang tahun lalu inflasi perdesaan tercatat 4,28 persen, sedangkan inflasi nasionalnya hanya 3,35 persen.

Menurut Didik, selalu lebih tingginya inflasi perdesaan dibandingkan inflasi nasional lantaran harga barang-barang di perdesaan sangat terpengaruh oleh infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur sangat penting untuk memperlancar arus barang antar-daerah, antar-desa.

"Ini (inflasi perdesaan lebih tinggi dari nasional) merupakan indikasi bahwa infrastruktur antar-desa, antar-wilayah itu harus terus diperbaiki," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menambahkan, semakin baik infrastruktur antar-desa, antar-wilayah, makan inflasi perdesaan akan semakin mendekati inflasi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, masih lebih tingginya inflasi perdesaan dibandingkan inflasi nasional menunjukkan belum efisiennya distribusi perdagangan antar-daerah.

"Selain itu, untuk produk industri yang dijual ke perdesaan itu juga belum sampai jauh ke dalam. Mungkin baru sampai di kabupaten-kabupaten. Apalagi untuk produk pertanian pangan. Jarak 50 kilometer, bisa beda," terang Darmin, Jumat malam (1/4/2016).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, pemerintah tengah melakukan upaya-upaya agar distribusi barang lebih cepat, di samping membangun sentra-sentra untuk produk pertanian pangan agar harganya lebih stabil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com